Dirjen GTK Kemendikbudristek ke Pekanbaru, Apresiasi Tinggi untuk Capaian Pendidikan Riau

Dirjen GTK Kemendikbudristek ke Pekanbaru, Apresiasi Tinggi untuk Capaian Pendidikan Riau

11 Agustus 2024
Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa bersama Dirjen GTK Kemendikbudristek Profesor Nunuk Suryani, di Ruang Rapat Wali Kota, Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, akhir pekan lalu. Foto: Istimewa.

Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa bersama Dirjen GTK Kemendikbudristek Profesor Nunuk Suryani, di Ruang Rapat Wali Kota, Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, akhir pekan lalu. Foto: Istimewa.

RIAU1.COM -Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa menerima kunjungan Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Profesor Nunuk Suryani, di Ruang Rapat Wali Kota, Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, akhir pekan lalu. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kerja terkait evaluasi capaian nasional program prioritas pendidikan selama lima tahun terakhir.

"Menariknya, Provinsi Riau menjadi provinsi pertama yang dikunjungi oleh Nunuk dalam kunjungan dua harinya," kata Profesor Nunuk, Jumat (11/8/2024).

Pada kunjungan tersebut, Profesor Nunuk memberikan apresiasi atas pencapaian Provinsi Riau, terutama dalam implementasi program prioritas nasional di sektor pendidikan. Salah satu sekolah yang menjadi sorotan adalah SD Negeri 47 Pekanbaru.

Riau berhasil meraih prestasi terbaik dalam program nasional tersebut. Nunuk menegaskan pentingnya semua pihak memahami dan mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar yang telah menjadi fokus utama Kemendikbudristek.

"Kami berharap kebijakan Merdeka Belajar ini terus berjalan dan didukung oleh semua pihak. Sehingga pendidikan di Indonesia dapat berkembang lebih baik lagi di masa mendatang," ujar Profesor Nunuk.

Gerakan Merdeka Belajar, yang telah menjadi 12 Program Prioritas Ditjen GTK, mencakup berbagai inisiatif penting seperti Pendidikan Guru Penggerak (PGP), Penataan GTK ASN PPPK, dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Pekanbaru.