Kepala BPN Pekanbaru Memby Untung Pratama. Foto: Surya/Riau1.
RIAU1.COM -Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendesak Pemko Pekanbaru segera menerbitkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pasalnya, RDTR berkaitan erat dengan dunia investasi.
"Kami minta agar RDTR agar segera bisa diterbitkan pemko. Karena, RDTR ini sebagai salah satu cara percepatan investasi di Pekanbaru," kata Kepala BPN Kota Pekanbaru Memby Untung Pratama di halaman Masjid Az Zahidin, Jalan Tenayan, Kelurahan Bencah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya, Jumat (3/2/2023).
BPN juga butuh dukungan pimpinan DPRD agar mendorong Pemko Pekanbaru menerbitkan RDTR. Sehingga, kegiatan pertanahan bisa dipercepat.
"Dengan adanya RDTR, pemko bisa meningkatkan kesejahteraan warga," ujar Memby. .
Sebelumnya, sebanyak 514 kabupaten dan kota ditargetkan memiliki 2.000 RDTR. Sehingga, para investor tak terhambat dalam berinvestasi.
"Presiden menyampaikan bahwa banyak investor kesulitan mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Sehingga, investasi terhambat," kata Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dalam pencanangan Gemapatas secara virtual di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (3/2/2023).
Presiden menyampaikan bahwa investasi adalah kunci untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Makanya, Indonesia ditargetkan memiliki 2.000 RDTR.
Namun, hanya 233 RDTR yang memiliki peraturan daerah (perda). Sedangkan RDTR yang terhubung di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hanya 108 RDTR.
"Seharusnya, 1 kabupaten atau kota memiliki 4 RDTR. Jadi, 514 kabupaten dan kota ditargetkan memiliki 2.000 RDTR," ucap Hadi
RDTR yang harus dimiliki yaitu RDTR Tata Kota, RDTR Mitigasi Bencana, RDTR Pariwisata, dan RDTR Perindustrian. Makanya, pemasangan patok serentak ini guna mengedukasi agar pemerintah daerah segera membuat RDTR.
"Jika sudah lengkap semuanya, perekonomian akan naik. Investasi juga akan naik," harap Hadi.
