Angka Kemiskinan Naik, Kemenpan RB Coret Pemda dari Daftar Penerima Penghargaan

RIAU1.COM -Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menerapkan reformasi birokrasi berdampak mulai saat ini. Salah satu penilaiannya adalah angka kemiskinan. 

"Kami sudah menetapkan Reformasi Birokrasi Berdampak. Reformasi Birokrasi yang akan dinilai adalah jika daerah kemiskinannya berkurang, investasi meningkat, belanja katalog lokal tumbuh, dan penanganan inflasi bagus," kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas di Balai Serindit Gedung Daerah Riau, Pekanbaru, Kamis (7/9/2023). 

Sehingga, pemerintah daerah (pemda) yang sering mendapat penghargaan bisa tak dapat lagi. Jika, persyaratan-persyaratan itu tak terpenuhi.

"Karena wujud pelayanan yang baik, maka investasi harus naik," ucap Azwar. 

Kemenpan RB juga akan menghitung belanja di katalog. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga dicek di Lembaga Kebijakannya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

"Pengadaan barang dan jasa akan terlihat di LKPP di Jakarta," sebut Azwar.