Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Iman Santoso Achwan melihat nota kesepahaman usai penandatanganan di kediaman wali kota, Senin (12/2/2024). Foto: Istimewa.
RIAU1.COM -Sebanyak 28.436 petugas Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) didaftarkan Pemko Pekanbaru ke BPJS Ketenagakerjaan. Pemko juga mengantisipasi dengan mendaftarkan petugas Pemilu bila terjadi putaran kedua dalam pemilihan presiden (Pilpres).
Kepala Bagian (Kabag) Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru Dedi Damhudi, Senin (12/2/2024), mengungkapkan, Penjabat (Pj) Wali Kota Muflihun telah menandatangani kesepahaman bersama (MoU) dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Iman Santoso Achwan di rumah dinas wali tadi pagi. Para petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk Pemilu putaran pertama, Pemilu putaran kedua, dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Pemko Pekanbaru mendaftarkan para petugas penyelenggaran Pemilu, baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jumlah petugas yang didaftar sekitar 28.436 orang," ujarnya.
Pemko mendaftarkan 28.436 petugas penyelenggara dan pengawas Pemilu ini dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Anggaran berasal dari APBD 2024.
"Berdasarkan surat keputusan (SK) wali kota Pekanbaru, perlindungan petugas Pemilu ini ke BPJS Ketenagakerjaan mulai 1 Februari hingga 30 April," katanya.
Rinciannya, petugas penyelenggara Pemilu dari KPU dengan jumlah 25.427 orang. Penyelenggara KPU ini terdiri dari Komisioner KPU 5 orang. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 75 orang (15 orang Ketua PPK dan 60 orang anggota PPK).
Sekretariat PPK 45 orang (15 orang Sekretaris dan 30 orang Pelaksana/staf administrasi dan teknis). Panitia Pemungutan Suara 249 orang (83 orang sekretaris dan 166 orang anggota).
Sekretariat PPS 249 orang (83 orang Sekretaris dan 166 orang Pelaksana/staf administrasi dan teknis). Petugas Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) 24.804 orang (2.756 orang Ketua, 16.536 orang anggota, dan 5.512 orang petugas ketertiban TPS).
Sedangkan petugas pengawas Pemilu yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan sekitar 3.009 orang. Petugas pengawas Pemilu itu terdiri dari pimpinan Bawaslu Kota Pekanbaru 5 orang (1 orang ketua dan 4 orang anggota).
Petugas Panwaslu Kecamatan 45 orang (15 orang ketua dan 30 orang anggota). Sekretariat Panwascam 120 orang (15 orang sekretaris, 30 orang pelaksana PNS, dan 75 orang pelaksana/staf teknis pendukung).
Petugas panwaslu Kelurahan/desa 83 orang. Petugas Pengawas TPS 2.756 orang.
"Jika putaran kedua Pemilu 2024 terjadi, maka Pemko Pekanbaru membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 27.643 petugas," ucap Dedi.
Para petugas ini terdiri dari petugas KPPS 24.804 orang (2.756 ketua, 16.536 anggota, dan 5.512 Petugas Ketertiban TPS). Anggota Panwaslu Kelurahan 83 orang. Petugas Pengawas TPS 2756 orang.
Tak hanya itu, Pemko Pekanbaru juga telah menyiapkan anggaran bagi petugas penyelenggara Pilkada sebanyak 23.116 orang. Iuran BPJS Ketenagakerjaan petugas Pilkada ini dibuat mulai 5 Februari hingga 31 Desember 2024.
Rinciannya, petugas penyelenggara Pilkada dari KPU dengan jumlah 20.639 orang. Para petugas ini terdiri dari Komisioner KPU 5 orang (1 orang ketua dan 4 orang anggota).
PPK 75 orang (15 orang Ketua PPK dan 60 orang anggota PPK). Sekretariat PPK 45 orang (15 orang sekretaris dan 30 orang pelaksana/staf administrasi dan teknis).
Petugas PPS 249 orang (83 orang sekretaris dan 166 orang anggota). Sekretariat PPS 249 orang (83 orang sekretaris dan 166 orang pelaksana/staf administrasi dan teknis). Petugas KPPS 20.006 orang (2.224 orang ketua, 13.344 orang anggota, dan 4.448 orang Petugas Ketertiban TPS).
Peserta Petugas Pengawas Pilkada dengan jumlah 2.477 orang. Para petugas ini terdiri dari pimpinan Bawaslu Kota Pekanbaru 5 orang (1 orang ketua dan 4 orang anggota).
Petugas Panwaslu Kecamatan 45 orang (15 orang ketua dan 30 orang anggota). Pegawai Sekretariat Panwascam 120 orang (15 orang sekretaris, 30 orang pelaksana PNS, dan 75 orang pelaksana/staf teknis pendukung).
Petugas Panwaslu Kelurahan/Desa 83 orang. Petugas Pengawas TPS 2.224 orang.
"Iuran BPJS Ketenagakerjaan sudah dianggarkan dalam APBD tahun ini. Pemko menggelontorkan anggaran sebesar Rp524.776.069," ungkap Dedi.
