Wakil Ketua Umum DPP ASITA Ophan Lamara. Foto: Surya/Riau1.
RIAU1.COM -Organisasi kepariwsataan Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA) tengah didera konflik di tingkat pusat. Ternyata, kisruh ini bermula dari laporan pertanggung jawaban pengurus periode 2015-2019.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP ASITA Ophan Lamara di Sultan Resto Pekanbaru, Senin (22/11/2021).
"DPD ASITA di seluruh Indonesia merupakan korban semata. Masalah sesungguhnya ada di DPP pimpinan Nunung Rusmiati," katanya.
Permasalahan ini berawal pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2019. Munaslub digelar karena Ketua Umum (Ketum) ASITA periode 2015-2019 Asnawi Bahar dipaksa mundur dengan alasan-alasan tertentu.
"Untuk memilih ketum baru, Nunung menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASITA harus memberikan laporkan pertanggung jawaban period 2015-2019. Dalam organisasi, ada tiga penanggung jawab keuangan yaitu ketum, sekjen, dan bendahara umum," ujar Ophan.
Ternyata, pengurus periode 2015-2019 tidak mampu memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pada Munaslub 2019. Padahal, penyerahan LPj di akhir masa jabatan merupakan kewajiban.
Munaslub sempat deadlock selama 5 jam karena tak ada LPj. Seharusnya, Nunung tidak berhak untuk maju dalam pencalonan sebagai ketum ASITA. Karena, ia terlibat dalam penggunaan anggaran yang tak bisa dipertanggungjawabkan.
"Tapi kami sadar bahwa ASITA ini hanya organisasi perusahaan, bukan partai politik. Namun karena ini bukan partai politik, kami sepakat calon kandidat tetap maju dua orang," ucap Ophan.
Akhirnya, dua kandidat mencalonkan kan diri adalah Hasiana, ketua DPD ASITA DKI Jakarta dan Nunung Rusmiati. Syaratnya, dua kandidat ini harus menandatangani surat pernyataan di atas materai.
"Bunyinya, siapapun dua kandidat ini yang terpilih, menyatakan sanggup untuk memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan periode 2015-2019 dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Akhirnya, Nunung terpilih sebagai ketum ASITA," sebut Ophan.
