Nofrizal
RIAU1.COM -Wakil ketua DPRD kota Pekanbaru Nofrizal mengingatkan Pemerintah kota agar tidak ada pengistimewaan terhadap masyarakat tertentu dalam pemberian vaksinasi virus corona (Covid-19).
Hal itu disampaikan Nofrizal untuk menanggapi terkait kabar adanya kelompok tertentu yang banyak mendapatkan vaksinasi sementara warga lokal lainnya tidak ada.
Sejatinya pemerintah kota Pekanbaru melalui dinas kesehatan telah menetapkan kelompok yang mendapatkan vaksin Covid-19 prioritas pertama seperti tenaga kesehatan. Lalu, tahap kedua rencananya adalah para pelayan publik dan seterusnya.
"Kita kan harus ikuti aturan. Saya pikir Dinkes Pekanbaru harus betul-betul cek itu dan tegas. Karena kan begini, supaya ini tertib kan kita ikuti dulu aturan pemerintah. Tidak ada keistimewaan kepada orang orang tertentu, siapapun itu," kata Nofrizal. Rabu 19 Mei 2021.
Politisi PAN ini juga menyayangkan Pemerintah kota Pekanbaru yang kurang memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi.
Padahal jika menghitung fasilitas kesehatan di Pekanbaru, 21 puskesmas dan 7 rumah sakit dan masing-masing fasilitas kesehatan ada dua orang tim yang melaksanakan vaksinasi artinya 96 tim bisa melayani 100-150 orang untuk divaksin.
"Jika kita punya 96 tim se Pekanbaru artinya bisa melaksanakan vaksinasi 9600 perhari tapi nyatanya pemberdayaan masyarakat terhadap pelaksanaan vaksinasi sangat jauh berkurang sehingga banyak masyarakat yang belum divaksin. Tapi kalaulah perangkat masyarakat diberdayakan seperti RT-RW hingga posyandu cukup banyak masyarakat akan divaksin,"ujarnya.
Nofrizal juga mengaku tidak mengetahui berapa persen jumlah masyarakat Pekanbaru yang divaksin. Hal ini karena Dinas kesehatan tidak pernah merilis berapa jumlah yang divaksin dan hanya bicara soal target masyarakat yang divaksin.
"Tapi sekarang ini kita lihat yang melaksanakan vaksin secara masif disinyalir didominasi kelompok-kelompok tertentu dan untuk warga mereka saja. Saya tidak bilang ini dibayar atau tidak tapi kita lihat pelaksanaannya memang kelompok-kelompok itu saja,"sesalnya.
Memang Pemerintah kota sudah berkerja tapi dinas kesehatan yang tidak melibatkan kelompok-kelompok masyarakat. Dan hanya melibatkan kelompok-kelompok tertentu saja. Seperti vaksinasi ke tiga, masih kelompok yang sama melaksanakan dan seolah-olah mereka mendominasi pelaksanaan vaksin itu lagi.
"Saya tidak tahu kenapa kenapa diskes fokus pada kelompok tertentu. Dulu di hotel sana mereka juga dan dihotel lainnya mereka juga ada apa? ya mereka beralasan ingin membantu tapi yang lain juga punya hak dan andil seperti itu jadi kita heran kenapa mereka yang punya andil besar. Dan kita minta ini harus dirubah jangan dibiarkan, jangan jadi pahlawan sementara yang lain jadi penonton,"tuturnya.
Menurutnya vaksinasi adalah kewajiban bersama bukan kelompok tertentu. Untuk itu diskes segera menjalankan teguran DPRD terkait pelaksanaan vaksinasi ini merata.
"Sebenarnya diskes sudah kita tegur keras terkait hal ini pada paripurna tapi berbanding terbalik,"pungkasnya.
