Rapat Apeksi Bersama Wapres JK, Wali Kota Pekanbaru Sebut Ada Pembahasan Kesejahteraan Kepala Daerah
Wapres Jusuf Kalla usai bertemu dengan 12 wali kota, salah satunya Wali Kota Pekanbaru Firdaus (kanan), Jumat (30/8/2019). Foto: Istimewa.
RIAU1.COM -Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) termasuk 12 wali kota rapat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada 30 Agustus 2019. Selain hal lain, dalam rapat itu juga dibahas tentang kesejahteraan kepala negara dan kepala daerah.
Wali Kota Pekanbaru Firdaus, Senin (2/9/2019), mengatakan, rapat Apeksi dengan Wapres JK membahas berbagai hal. Salah satu yang dibahas tentang kesejahteraan kepala negara dan kepala daerah.
"Dari hasil rapat itu terungkap, Presiden itu gajinya cuma Rp60 juta. Wapres digaji Rp42 juta," ucapnya.
Para menteri digaji sekitar Rp25 juta. Sedangkan gubernur, wali kota, dan bupati hanya digaji Rp6 juta.
Hal ini dinilai kecil jika dibandingkan dengan BUMN seperti Bank Indonesia (BI). Direksi BI bergaji Rp300 juta per bulan.
"Sedangkan gaji direksi BUMN lain antara Rp250 juta hingga Rp300 juta. Jadi, ada ketimpangan gaji pemerintah pusat dan daerah dengan BUMN," ungkap Firdaus.
Sebenarnya, kesejahteraan kepala negara dan kepala daerah sudah dibahas sejak era Presiden SBY sampai era Presiden Joko Widodo. Sampai saat ini belum terlaksana karena ada pertimbangan politik.
"Jadi, usulan-usulan Apeksi dinilain sangat bagus oleh Wapres JK. Walaupun masa jabatannya hanya tinggal 1 bulan 20 hari lagi, beliau akan coba menyampaikan aspirasi kami," sebut Firdaus.
