Jembatan Bengkalis-Sungaipakning: Janji Manis di Musim Pilkada yang Kini Senyap

Azmi Rozali
RIAU1.COM - Pada masa kampanye Pemilihan Gubernur Riau 2024, wacana pembangunan jembatan Bengkalis–Sungaipakning menjadi salah satu topik yang paling menggugah harapan masyarakat.
Bagi warga Pulau Bengkalis, mimpi memiliki akses darat langsung ke Pulau Sumatera adalah impian lama yang terus hidup. Setiap hari, mereka bergantung pada layanan kapal feri penyeberangan Ro-Ro yang tidak selalu memadai dan kerap terkendala cuaca serta antrean panjang. Janji kampanye yang menjanjikan “jembatan penghubung peradaban” itu pun disambut hangat, bahkan euforia.
Namun, setelah Pilkada usai dan pasangan Abdul Wahid–SF Haryanto terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, geliat pembangunan jembatan tersebut perlahan tenggelam.
Hingga awal 2025, proyek ini bahkan tidak masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Ketiadaan proyek ini dalam PSN menandakan bahwa realisasi jembatan Bengkalis–Sungaipakning belum menjadi prioritas nasional, meskipun secara geopolitik dan ekonomi, jembatan ini sangat strategis.
Janji yang Diuapkan Angin?
Pertanyaannya kini mengemuka: apakah masyarakat hanya diberi janji manis yang tak lebih dari umpan elektoral? Tidak dapat dipungkiri, penggunaan infrastruktur besar sebagai komoditas politik dalam Pilkada bukanlah hal baru.
Namun ketika janji itu tidak ditindaklanjuti dengan langkah konkret, publik berhak mempertanyakan integritas dan komitmen pemimpin yang terpilih.
Komitmen Gubernur Terpilih: Ujian Awal
Bagi Abdul Wahid, yang dikenal dekat dengan akar rumput dan menjual narasi pembangunan inklusif, diamnya progres jembatan ini bisa menjadi batu ujian pertama kepemimpinannya.
Rakyat Bengkalis menanti—apakah Gubernur terpilih berani melobi pusat, menyusun studi kelayakan yang kuat, dan menjadikan jembatan ini sebagai prioritas provinsi yang didorong masuk PSN? Atau, akankah janji itu berakhir sebagai retorika kampanye yang dilupakan seiring waktu?
Jembatan Bengkalis bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan simbol keadilan wilayah dan konektivitas antar-pulau di Provinsi Riau. Dengan panjang lintasan sekitar 6–7 km, jembatan ini dapat membuka isolasi, menurunkan biaya logistik, dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Pulau Bengkalis yang selama ini agak tertinggal dibandingkan wilayah daratan.
Masyarakat Harus Menagih Janji
Kini, saat euforia pemilu telah berlalu, saatnya publik bersuara kembali. Masyarakat Bengkalis tidak boleh diam. Mereka harus mengorganisir tuntutan, mengawal janji, dan menagih realisasi dari pemimpin yang mereka pilih. Jika tidak, jembatan impian itu hanya akan menjadi monumen dari janji-janji kosong yang kembali berulang lima tahun lagi. ***
Oleh: Azmi bin Rozali
Penulis adalah coach dan trainer nasional pernah 3 periode menjabat anggota DPRD kabupaten Bengkalis