Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan total keseluruhan anggaran penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah dan pilkada ulang di 2 daerah sebesar Rp 719 miliar.
Total tersebut diperuntukkan bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) KPUD, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) daerah, serta TNI/Polri.
"Jadi totalnya Rp 719 miliar, ini kami kira turun dari rapat lalu, lebih kurang Rp 1 triliun lebih karena ada upaya melakukan efisiensi tersebut," ujar Tito dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025) yang dimuat Beritasatu.com.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 59,75% atau sekitar Rp 429,7 miliar di antaranya adalah untuk KPUD. Kemudian, disusul oleh anggaran untuk Bawaslu Rp 158,9 miliar atau sekitar 22,10%.
Sementara itu, anggaran untuk Polri mencapai 12,79% atau sekitar Rp 91,9 miliar dan 5,36% anggaran untuk TNI yang ditaksir mencapai Rp 38,5 miliar.
Tito mengatakan, hampir semua pemerintah daerah sudah menyanggupi untuk membiayai penyelenggaraan PSU dan pilkada ulang tersebut. Secara umum, kata Tito, anggaran berasal dari hasil efisiensi APBD khususnya anggaran perjalanan dinas, anggaran makan minum, anggaran pemeliharaan dan pos anggaran operasional lainnya.
"Ini dari untuk PSU yang sepuluh pemda yang sebagian, hanya beberapa TPS dan daerah ini bisa dicukupi APBD masing-masing. Kemudian untuk 14 pemda ini PSU seluruhnya, hampir semuanya juga bisa ditutup APBD, baru dapat konfirmasi dari Pj gubernur Papua yang menyatakan mereka sudah melakukan efisiensi dan bisa dipenuhi," jelas Mendagri Tito Karnavian.
Ia mengungkapkan, sejauh ini masih ada tiga daerah yang belum terpenuhi anggarannya, yakni Kabupaten Pasaman, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupeten Kutai Kartanegara.
Untuk Kabupaten Pasaman, kata Tito, pemerintah daerah setempat telah meminta waktu untuk menghitung ulang biaya penyelenggaraan PSU yang diajukan KPUD.
Sementara Kabupeten Boven Digoel, pemerintah daerah setempat langsung menyerah dan mengaku tidak ada anggaran dari APBD, sehingga menyerahkan ke APBN.
"Untuk Kutai Kartanegara (kekurangan anggaran untuk TNI) kami tidak perlu khawatir, kami paham betul anggaran mereka sangat kuat cukup untuk PSU di sana," ucapnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan sebenarnya juga mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp 15 miliar. Namun, kata dia, dirinya sudah berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru agar bisa memanfaatkan kelebihan anggaran KPU Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 80 miliar.
"Satu lagi, Kabupaten Empat Lawang, ini kekurangan anggaran, kalau tidak salah lebih kurang Rp 15 miliar, tapi sudah kami komunikasi dengan gubernur, Pak Gubernur menyampaikan bahwa ada sisa anggaran KPU provinsi, jadi yang dihibahkan kepada KPUD Provinsi itu masih kelebihan Rp 80 miliar, seandainya dari KPUD Provinsi mengembalikan kepada provinsi, provinsi bisa menghibahkan kepada Kabupaten Empat Lawang sebanyak Rp 15 miliar, tidak menjadi masalah," pungkas Mendagri Tito Karnavian.*
