Ilustrasi/Seputarmuria.com
RIAU1.COM - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan iuran BPJS Kesehatan tetap akan naik. Selain itu, Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai pengganti kelas 1,2, dan 3 BPJS Kesehatan juga bakal diimplementasikan mulai Juni 2025.
Terkait iuran, Budi mengungkap saat ini inflasi di sektor belanja kesehatan cukup besar sebesar 15 persen. Hal ini menyebabkan iuran yang terakhir naik pada tahun 2020 tersebut harus tetap naik.
“Jadi harus naik,” jelasnya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (11/2) yang dimuat Kumparan.
Meski demikian Ia memastikan masyarakat miskin akan tetap menyandang status sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Itu sebabnya yang miskin tetap akan di-cover 100 persen oleh PBI, yang naik tentu bebannya pemerintah dan pemerintah enggak papa karena kan tugasnya menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat,” lanjutnya.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, besaran iuran yang dibayar pemerintah untuk peserta kategori PBI adalah sebesar Rp42.000 per bulan.
Sebelumnya, Budi membuka opsi penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. Ia menyebut, per tahun 2026 ada kemungkinan iuran BPJS bakal dinaikkan
Seiring dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, penerapan KRIS juga akan dilakukan mulai Juni 2025.
“Juni ini kita harapkan semua rumah sakit sudah melaksanakan implementasi KRIS, dari 3.228 ada 115 rumah sakit yang kita tidak masuk kewajibannya untuk KRIS,” jelasnya.
Untuk implementasi pada Juni tersebut, Budi juga sudah berkoordinasi dengan seluruh Dinas Kesehatan Tingkat Daerah agar dapat memenuhi standar KRIS. Meski begitu terdapat 4 kriteria yang masih belum terpenuhi.
“Yang paling kurang itu apa? adalah kamar mandi dapat dilalui kursi roda, banyak rumah sakit bikin pintu kecil sekali. Kedua setiap tempat tidur harus ada bel, itu aja enggak ada, lalu outlet oksigen tempat tidur ini agak susah, ketersediaan kamar mandi di dalam ruangan ternyata sekarang sudah banyak tersedia juga,” ungkapnya.
Saat ini sudah ada 2.766 rumah sakit yang telah divalidasi dengan rincian 600 rumah sakit sesuai dengan implementasi seluruh kriteria, 1.217 rumah sakit dengan implementasi kriteria, dan 949 rumah sakit yang belum mengimplementasikan KRIS.
Walau KRIS diterapkan, rumah sakit nantinya tetap akan memiliki kelas di mana kelas tersebut dapat diakses oleh masyarakat yang mengkombinasi BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta.
Menurut Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir nantinya hanya 60 persen dari total kapasitas tempat tidur di rumah sakit pemerintah yang akan menggunakan KRIS. Sisanya akan diperuntukkan untuk keberadaan kelas lain.
“Tapi saat dia naik kelas, ke kelas 1, 2 di sini yang berfungsi combine benefit (BPJS dengan asuransi swasta) nya tadi sebenarnya jadi yang dibayar BPJS KRIS-nya itu, untuk swasta itu cuma 40 persen yang diminta," jelas Abdul.*
