Penandatangan kerjasama Pemprov Riau dengan Pemprov Jabar
RIAU1.COM - MoU dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dilakukan Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov) Riau. Yang mana bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja dari dua provinsi.
Dalam MoU tersebut, juga diikuti dengan perjanjian kerjasama (PKS) oleh lima OPD yakni Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Dinas Perindagkop dam UMKM Provinsi Riau, Dinas PTPH Provinsi Riau, Dinas Peternakan Provinsi Riau, dan Dinas PMPTSP Provinsi Riau.
MoU tersebut diteken langsung oleh Gubernur Riau, Syamsuar dan Gubernur Jawab, Ridwan Kamil.
Selain itu, agenda Pemprov Riau lainnya di Negeri Pasundan ini yakni mengikuti acara In House Training " ASN Berakhlak" oleh Ary Ginanjar Agustian.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Erisman Yahya membenarkan adanya kegiatan tersebut. Menurutnya kegiatan itu merupakan hal positif untuk perkembangan, pelayanan, dan kinerja dilingkungan OPD Provinsi Riau.
"Ya, memang hari ini ada dua kegiatan penting di Bandung, pertama MoU antara Pemprov Riau dengan Pemprov Jabar, kedua mengikuti kegiatan In House Training ASN Berakhlak," jelas Erisman Yahya di Bandung, Senin (17/7/2023).
Dijelaskan Erisman, adanya MoU yang juga melibatkan lima OPD di Pemprov Riau, karena ingin mencontoh inovasi dan keberhasilan yang telah dilakukan oleh Pemprov Jabar, baik itu dalam urusan digitalisasi, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, hingga pelayanan.
"Kita ketahuin, Pemrpov Jabar telah banyak melakukan inovasi-inovasi yang perlu kita contoh, karenaya kita perlu kerja sama. Misalnya soal digitalisasi, adanya petani milenial, dan banyak contoh lainnya," imbuhnya.
Terkait kegiatan In House Training " ASN Berakhlak", Erisman membeberkan banyak mendapatkan motivasi dari sang motivator, sebab itu merupakan tindak lanjut dari Kemenpan-RB tentang Core Values.
Menurut Erisman, kegiatan tersebut merupakan agenda posotif yang melibatkan kepala OPD dan pendampingnya (istri). Sebab, para istri juga harus mendukung kinerja suami dalam menajalankan tugasnya.
"Memang istri kepada OPD juga ikut, hal ini karena para istri juga harus memahami suaminya, jangan sampai suaminya tidak beritegritas dalam bertugas. Dari pembahasan In House Training ini banyak motivasi yang kami dapatkan dan juga harus dikatuhi oleh istri. Namun, istri-istri yang ikut hadir ini biayanya tidak dibebankan kepada SPPD ya, ditanggung sendiri," jelas Erisman.
Erisman berharap dengan adanya kegiatan tersebut dapat menjadi pelecut bagi OPD dilingkungan Pemprov Riau dalam bekerja lebih kreatif dan inovativ.
Sedangkan untuk pelayanan kepada masyarakat, Erisman menegaskan tidak terganggu dan berjalan seperti biasanya.
"Untuk pelayanan kepada masyarakat masih berjalan seperti biasa, tidak ada yang tergangu," tutup Erisman.*
