Ilustrasi/net
RIAU1.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) aman di tengah penghematan anggaran pemerintah. Gaji PNS tak boleh diutak-atik, meski Presiden Prabowo Subianto memerintahkan efisiensi anggaran Rp306,69 triliun.
Hal itu sesuai arahan Prabowo di mana belanja pegawai dan belanja bantuan sosial (bansos) tidak boleh dipangkas sepeser pun.
"Sesuai dengan Inpres (Nomor 1 Tahun 2025), belanja gaji tidak dilakukan efisiensi," tegas Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (13/2).
Khusus di Kementerian Keuangan, anggaran mereka dipotong Rp8,9 triliun. Pagu awal Kemenkeu yang disetujui DPR RI semula Rp53,1 triliun, kini hanya tersisa Rp44,2 triliun.
Lima pos belanja di Kemenkeu terkena penghematan. Secara nominal, dukungan manajemen terkena pemotongan paling besar mencapai Rp8 triliun.
Pagu awal dukungan manajemen mencapai Rp50,4 triliun karena termasuk anggaran gaji. Akan tetapi, ia menegaskan gaji PNS Kemenkeu sama sekali tak terkena pemangkasan.
"Dukungan manajemen ini karena mayoritas adalah gaji dan berbagai program yang ini tidak terkena (efisiensi) tadi. Tapi, beberapa ATK dan yang lain-lain masuk di sini, dari Rp50,4 triliun, efisiensinya Rp8 triliun sehingga dukungan (manajemen) menjadi Rp42,4 triliun," jelas Sri Mulyani yang dimuat CNNIndonesia.com.
Sri juga menegaskan seluruh kegiatan Kemenkeu akan banyak diefisiensikan. Ia dan jajaran bakal mengutamakan kegiatan secara daring (online).*
