Rencana Pemberian Gelar Adat, Gubri dan 31 Pengurus LAM Riau Temui Presiden Jokowi di Istana

RIAU1.COM - Rencana pemberian Gelar Adat oleh LAM Riau kepada Presiden Jokowi tinggal memastikan harinya.

Pasalnya Beberapa pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa, 4 Desember 2018.

Pertemuan itu antara lain menyampaikan rencana mereka memberikan gelar adat kepada Jokowi. 

Seperti dikutip Riau1.com dari Antaranews.com, Selasa, Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima kedatangan 31 pengurus LAM Riau.

Tampak hadir Pelaksana Tugas Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim serta Ketua DPRD Riau Septina Primawati.

"Melakukan peminangan untuk meminta kesedian Bapak (Presiden) akan diberi penambalan adat, gelar adat Lembaga Adat Melayu Riau," kata Datuk Rangkai Bestari selaku penghubung LAM Riau di Istana Merdeka Jakarta.
 
Usai pertemuan, Ketua Umum LAM Riau Datuk Al Azhar mengatakan rencana pemberian gelar adat kepada Presiden Jokowi merupakan hasil kesepakatan dan musyawarah bersama.

"Memberikan ucapan terima kasih, sekalung budi, tanda terima kasih masyarakat Riau dengan memberikan gelar kepada Presiden Joko Widodo dengan gelar Datuk Sri Setia Negara," kata Datuk Al azhar, menambahkan Datuk Sri Setia Negara maknanya petinggi negara yang berseri memegang amanah negara.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAM Riau Datuk Sri Syahril Abubakar mengatakan lembaga adat memberikan gelar itu karena menilai kebijakan Presiden Jokowi membawa manfaat positif bagi masyarakat adat Riau.

"Lebih kurang 17 tahun lamanya Riau selalu didatangi oleh asap. Lantas Tuan Presiden mengambil kebijakan tidak ada asap di provinsi Riau. Alhamdulillah sudah tiga tahun ini asap tidak ada lagi," kata Syahril Abubakar.

Ia mengatakan pemberian gelar tersebut juga berhubungan dengan Penetapan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tanah Obyek Reforma Agraria.

"Di sini tanah milik bersama diakui dan sekaligus dapat disertifikatkan. Ini perjuangan panjang masyarakat adat Riau, hampir 20 tahun kami memperjuangkan dan Tuan Presiden telah mengembalikan kepada kami, ke masyarakat adat dan sekaligus memberikan status sertifikat kepada tanah ulayat ini," katanya.

Ia juga menyebut dampak Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 berkenaan dengan penataan kembali perkebunan kelapa sawit bagi masyarakat Riau.  

"Hampir tiga juta hektare kebun sawit di Riau boleh dikatakan masyarakat Riau tidak memiliki kebun yang maksimal, kalau ini ditata kembali dengan kebijakan ini, alhamdulillah ada kurang dua juta hektare yang masyarakat adat Riau bisa mengelola hasil bumi ini," katanya.
 
"Ini yang menjadi dasar kami, selain jalan tol dan lainnya, yang membuat kami ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pemerintah yang kebetulan presidennya dijabat Tuan Joko Widodo," katanya.

Syahril mengatakan upacara pemberian gelar akan dilaksanakan pada 15 Desember 2018 dan Presiden Jokowi menyatakan sudah kesediaan untuk menghadirinya di Provinsi Riau.

"Kami akan menyambut kedatangan Beliau di bumi Melayu," kata Syahril Abubakar.

R1/Hee