Abraham Samad: BPJS Salah Kelola, Tapi Direksi Dipertahanakan dan Iuran Dinaikan

RIAU1.COM -JAKARTA- Kenaikan iuran kesehatan BPJS yang membuat gaduh beberapa hari terakhir, turut mendapat sorotan dari Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad. Dalam Twitter Abraham Samad @Abr Samad, menyidir pemerintah Jokowi dengan penampilkan berita keluhan Jokowi pada akhir 2019 lalu yang menyatakan bahwa defisit yang dialami BPJS karena salah kelola."Salah kelola tp direksinya dipertahankan?" cuitan Abraham Samad di twiiter @AbrSamad.

Abraham menyatakan kalau salah kelola, kenapa Pemerintahan Jokowi tidak melakukan perbaikan di tubuh BPJS. Pemerintah harus mencari solusi untuk memperbaiki BPJS, bukan menaikan iuran yang dapat menimbulkan masalah baru ditengah masyarakat.
"Narasi "salah kelola" sejak kapan? Down pointing backhand indexdan sejak itu actionnya cuma bs menaikkan iuran? Jelas ini bkn solusi. Solusi ini membawa kt keluar dari mslah, bkn menimbulkan msalah baru." ungkap Abraham Samad dengan cuitan berkode *ABAM*.

Abraham menambahkan BPJS dalam tubuh BOJS diduga banyak terjadi korupsi (fraud), sehingga hal ini membuat pengelolaan BPJS menjadi amburadul dan terjadi defisit keuangan."Urusan BPJS, kalau fraudnya tdk dibereskan, ibarat menimba air dgn gayung yg bocor disana sini. Fraud itu biang masalahnya.,ungkap Abraham *ABAM*

Abraham menyarakan kepada pemerintah dengan alasan defisit, pemerintah tidak perlu menaikan iuran yang dapat merugikan masyarakat. Banyak jalan yang dapat ditempuh untuk menutupi lubang-lubang tersebut, dengan menaikan pajak investasi yang jelas-jelas dinikmati oleh pengusaha. "Jika alsan menaikan iuran krn defisit APBN, msh bnyk pilihan mnutupinya, misalnya dgn menaikan pajak investasi asing yg slama ini jg tdk jelas dinikmati siapa, bkn dgn membrikan beban ke rakyat (menaikan iuran)." kata Abraham *ABAM* (gas)