DPR Mengecam Kementerian Kesehatan Atas Birokrasi Dalam Produksi Ventilator
RIAU1.COM - Dewan Perwakilan Rakyat mengecam Kementerian Kesehatan karena memperlambat pengembangan ventilator yang dilakukan oleh konsorsium penelitian COVID-19 Kementerian Riset dan Teknologi untuk membantu memenuhi permintaan yang meroket selama wabah.
Maman Abdurrahman, anggota Komisi VII DPR yang mengawasi penelitian dan teknologi, mempersoalkan proses lambat Kementerian Kesehatan dalam menyetujui pengembangan peralatan medis.
Pada hari Selasa, hanya dua dari 27 ventilator yang dikembangkan dan diusulkan oleh produsen dalam negeri yang telah lulus uji kinerja pusat keamanan fasilitas kesehatan (BPFK) Kementerian Kesehatan.
“Kami sudah memiliki perangkat; prototipe sudah siap. [...] Namun, kami menghambat diri kami untuk menyelamatkan warga kami dari COVID-19 dengan alasan administratif, ”kata politisi Partai Golkar itu dalam pertemuan dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian serta Kementerian Riset dan Teknologi pada hari Selasa.
BPFK telah menyetujui ventilator tekanan udara positif berkesinambungan (CPAP) yang dikembangkan oleh Universitas Indonesia, serta satu lagi yang diproduksi oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) yang berbasis di Jawa Barat dan Universitas Padjadjaran.
Peralatan tersebut juga harus lulus uji klinis Kementerian Kesehatan dan mendapatkan izin pemasaran sebelum dapat digunakan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.
Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Engko Sosialine Magdalene sebelumnya mengatakan hanya ventilator yang dibuat oleh ITB dan Universitas Padjadjaran telah memasuki uji klinis awal.
"Kementerian Kesehatan harus mempercepat proses verifikasi," kata Maman. "Saya melihat indikasi praktik [kartel] dalam memanipulasi sistem untuk memprioritaskan produk impor daripada produk dalam negeri."
Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro menambahkan tekanan pada Kementerian Kesehatan, mendesak menteri untuk mengendurkan periode uji klinis lama yang ditetapkan dalam peraturan tentang pembuatan peralatan medis ketika pemerintah berebut untuk memenuhi permintaan nasional.
Bambang menunjuk sebagai contoh ke Food and Drugs Administration (FDA) Amerika Serikat, yang mengizinkan penggunaan darurat peralatan medis yang tidak disetujui, termasuk ventilator. Kebijakan seperti itu memungkinkan ventilator yang dibuat oleh perusahaan non-farmasi, seperti National Aeronautics and Space Administration (NASA), untuk digunakan dalam merawat pasien selama pandemi.
"Kami mengharapkan perawatan khusus seperti yang diberikan oleh FDA," kata Bambang, menambahkan bahwa Kementerian Kesehatan harus memprioritaskan otorisasi peralatan.
Komisi VI DPR yang mengawasi perdagangan dan industri serta Komisi IX yang mengawasi kesehatan dan tenaga kerja juga mendesak Kementerian Kesehatan untuk melonggarkan peraturan dan protokol pengujian peralatan medis selama krisis kesehatan.
Engko menanggapi dengan mengatakan bahwa kementerian sudah melonggarkan beberapa peraturan. Misalnya, tidak lagi mengharuskan pengembang untuk memiliki sertifikasi Good Manufacturing Practice untuk Perangkat Medis.
Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa uji klinis pada pasien juga akan dilakukan pada hanya 30 ventilator yang dibuat oleh produsen, yang memungkinkan tes diselesaikan dalam dua hari.
Kementerian juga meningkatkan jam kerja para pejabatnya untuk mempercepat persetujuan peralatan tersebut.
Menurut data dari Kementerian Kesehatan, 8.413 ventilator siap digunakan di 2.867 rumah sakit di seluruh negeri. Namun, beberapa provinsi seperti Kalimantan Tengah, Maluku Utara, dan Gorontalo masih kekurangan peralatan.
Pada hari Selasa, Indonesia telah mencatat 12.071 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi dengan 872 kematian dan 2.197 pemulihan.
R1/DEVI
