Fahri hamzah
RIAU1.COM -Mantan wakil ketua DPR RI yang saat ini menjadi wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah, mengatakan kewenangan presiden tidak boleh dirampas oleh pejabat seperti menteri, gubernur maupun bupati dan wali kota.
Hal ini ditegaskan Fahri dalam program Ngajol Politik bareng Fahri Hamzah bertajuk "Wabah Menyebar Indonesia Ambyar?" yang diinisiasi Gelora Indonesia Jawa Timur. Diskusi itu berlangsung secara live di Zoom dan YouTube pada Rabu (29/4).
Awalnya, Fahri bicara soal strategi nasional penanganan wabah virus corona (Covid-19), yang menjadi ujian bagi negara.
Menurut dia, dalam menghadapi pandemik ini, negara yang hebat akan keliatan kemampuan dan daya tahannya.
"Negara yang tidak hebat, ya mungkin rakyatnya kuat, tetapi negaranya ketar ketir. Misalnya kayak negara kita. Terus terang kemampuan politisi kita, yang sedang berkuasa ini persoalannya ini, memang tidak kuat," ucap Fahri.
Menurut mantan wakil ketua DPR RI itu, seharusnya masalah yang sedang dihadapi ini bisa dijadikan satu momentum atau titik berangkat yang baik, untuk menguji bernegara sistem kita dalam menghadapi suatu krisis.
Tetapi masalahnya, kata dia, cara mengidentifikasi persoalannya sepertinya tidak kuat. Akibatnya, jangankan untuk bisa berhadapan dengan cobaan ini, justru yang terjadi adalah semacam pengabaian.
Nah, Fahri menyatakan bahwa dirinya sering mengingatkan presiden beserta jajarannya ke bawah, tentang sistem presidensialisme yang punya prosedur dalam bekerja. Apalagi bangsa ini sudah menjalani demokrasi selama lebih 20 tahun, sehingga sistemnya sudah ada dan sudah diuji.
"Tinggal nakhodanya mampu enggak menggunakan sistem ini untuk berhadapan dengan krisis. Presiden itu penanggung jawab tertinggi, presiden tidak boleh tampak dirampas kewenangannya oleh menteri oleh gubernur, bupati, kepala desa," tutur politikus asal NTB ini.
Selain itu, Fahri juga menyinggung soal konsep otonomi di mana presiden harus bisa membagi tugas dalam menjalankan roda pemerintahan antara pusat dan daerah. Tidak boleh terjadi kewenangan presiden diambil alih oleh jajaran di bawahnya.
"Dengan segala maaf, kewenangan bapak presiden kita diambil orang setiap hari. Itu harus diperbaiki. Dan itu harus paham bagaimana membagi tugas dalam menjalankan sistem otonomi," tandas mantan kader PKS itu. (Gelora)
