Mobil jokowi melintas di Ibu Kota baru Kaltim beberapa waktu lalu/kumparan
RIAU1.COM -JAKARTA- Kendati saat ini pemerintah tengah disibukkan oleh penanganan virus corona atau COVID-19. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur tampaknya masih akan terus berlanjut.
Penyusunan rencana induk dan strategi pengembangan IKN atau master plan ibu kota baru itu, kini telah terdaftar dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPSE LKPP).
Dalam website tersebut, terlihat tender paket ibu kota baru ini didaftarkan tanggal 24 Maret 2020 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Adapun nilai tender atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tertera di sana, mencapai Rp 85 miliar.
Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP, Emin Adhy Muhaemin, membenarkan paket tersebut atas nama Bappenas. Bappenas memasang tender terbuka pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikelola oleh LPSE.
"Bahasa terangnya adalah numpang pengadaan. Tapi seluruh proses, jadwal, metode yang dipilih (penunjukan langsung/seleksi) dan persyaratan ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja Pemilihan dari Bappenas," jelas Emin kepada kumparan, Senin (20/4)
Atas dasar itu, Emin menyatakan terkait metode dan waktu akan dimulainya proses pengadaan, merupakan kewenangan Bappenas untuk menjawabnya. "Jadi kalau mau lebih detailnya kapan proses pengadaan mau dilakukan, yang tahu persis ya Bappenas. Kenapa pilih metode penunjukan langsung bukan seleksi, teman-teman Bappenas yang kompeten menjawab," pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman juga telah menyatakan bakal ada pertimbangan dari pemerintah untuk menunda rencana pembangunan proyek pembangunan ibu kota baru tersebut.
Selain itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga mengatakan belum ada rapat pemerintah mengenai kelanjutan proyek tersebut. Namun, ia memastikan proyek tersebut tidak ada kemungkinan untuk dibatalkan.
"Kalau batal mungkin enggak ya, tapi sampai sekarang belum ada rapat membicarakan ibu kota baru, belum ada anggaran dana yang dibicarakan. Yang jelas bahwa belum ada rapat-rapat tentang ibu kota baru, yang bisa memutuskan Bapak Presiden karena beliau yang sampaikan di DPR," ujar Basuki dalam video conference, Selasa (7/4).
