Presiden Joko Widodo Dituntut Untuk Memecat Menteri Kesehatan Karena Alasan Ini

RIAU1.COM -Sebuah koalisi organisasi masyarakat sipil mendesak Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk memecat Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari jabatannya karena "tidak adanya kepemimpinan yang sensitif, responsif dan efektif" dalam menyerahkan wabah COVID-19 di negara ini.

Di antara anggota koalisi adalah pengawas hak asasi manusia KontraS, Yayasan Lokataru, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Amnesty International Indonesia, Yayasan Konsumen Indonesia (YLKI), kelompok advokasi hak-hak pekerja Migrant Care dan Asosiasi Planned Parenthood Indonesia (PKBI) .

“Terawan telah menunjukkan sikap arogan dan anti-sains dengan mengecilkan masalah sejak awal wabah koronavirus. Ini telah mengakibatkan hilangnya kewaspadaan di antara orang-orang, ”tulis koalisi dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Selasa.

"Kami mendesak Presiden Jokowi untuk menggantikan Menteri Kesehatan dengan sosok yang memahami kesehatan masyarakat, memiliki kepekaan terhadap krisis dan akan membimbing kita melalui krisis kesehatan terburuk," kata koalisi.

Meskipun pernyataan Terawan mungkin bertujuan untuk menghilangkan ketakutan publik, peneliti mikrobiologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sugiyono Saputra mengatakan secara terpisah bahwa orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi berbasis ilmu daripada pernyataan tergesa-gesa, sehingga mereka dapat berhati-hati.

Koalisi ini menyoroti beberapa kekhawatiran mengenai manajemen wabah menteri kesehatan, termasuk keputusannya untuk memprioritaskan efisiensi anggaran dalam mendapatkan tes laboratorium untuk mendeteksi COVID-19.

“Terawan mengatakan bahwa pasien COVID-19 yang pulih akan kebal terhadap virus, sementara pengalaman negara lain menunjukkan sebaliknya,” pernyataan tersebut menambahkan.

Terawan dikritik karena koordinasinya di rumah sakit untuk mengatasi wabah karena ia gagal memastikan ketersediaan keuangan dan peralatan untuk mereka. Dia juga dikritik karena gagal mempertahankan kualitas tenaga kesehatan, staf administrasi dan pusat data di rumah sakit.

Koalisi menuduh Terawan memonopoli tes swab coronavirus di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) di Jakarta. Kebijakan itu, kata mereka, telah memperlambat respons otoritas kesehatan terhadap keadaan darurat COVID-19.

Koalisi menunjukkan bahwa Terawan telah mengadakan acara publik pada hari Senin yang menunjukkan pasien yang pulih, yang bertentangan dengan langkah-langkah jarak sosial pemerintah.

“Risiko yang dihadapi Indonesia saat ini tidak dapat ditangani tanpa seorang menteri kesehatan yang memahami kebijakan kesehatan masyarakat,” tulis koalisi. "Bagaimana rumah sakit akan bekerja dengan serius jika menteri itu sendiri berpikir bahwa COVID-19 sama dengan flu biasa?" 

R1/DEVI