Kementerian Akan Mengaudit Rencana Tata Ruang Jakarta Pasca Banjir
RIAU1.COM - Kementerian Agraria dan Perencanaan Tata Ruang ingin menilai rencana tata ruang untuk Jabodetabek setelah banjir luas yang melanda sebagian ibukota pada hari Selasa.
Budi Situmorang, direktur jendral penggunaan ruang dan kontrol lahan kementerian, mengatakan para pejabat "berpacu dengan waktu" untuk mengaudit rencana tata ruang dari "hulu ke hilir", menambahkan bahwa daerah-daerah yang menanjak di Jakarta Raya khususnya bermasalah karena pembangunan vila-vila .
"Kami ingin melakukan penanaman kembali di daerah hulu bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena persyaratan kami adalah bahwa vila hanya dapat menempati 20 persen dari total rencana tata ruang," kata Budi dalam sebuah pernyataan. "Kami akan membongkar [villa] jika jumlahnya melebihi batas."
Budi mengatakan kepadatan bangunan di Jabodetabek telah menyumbat banyak daerah resapan air di daerah tersebut, menyebabkan sungai meluap karena hujan terus-menerus dan sering mengakibatkan banjir.
“Hujan [pada hari Selasa] sangat deras, tetapi banyak daerah resapan air ditutup karena bangunan. Dengan demikian, sistem drainase tidak berfungsi dengan baik. ”
Kementerian juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, kata Budi. “Daerah di Bogor dan Depok dulunya memiliki danau yang luas, tetapi yang terakhir telah berkurang secara bertahap, jadi kami bekerja sama untuk mencegah pengurangan lebih lanjut.”
Kementerian akan mengidentifikasi dan melakukan pembongkaran bangunan, terutama yang dibangun tanpa izin, di beberapa lokasi di Jakarta berdasarkan UU No. 24/2007 tentang penanggulangan bencana.
Jabodetabek dilanda banjir besar keempat tahun ini pada Selasa pagi setelah curah hujan semalam yang deras.
Menurut PetaBencana.id, situs web Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk informasi banjir real-time, 87 lokasi di seluruh Jakarta telah dibanjiri oleh banjir pada hari Selasa, yang melumpuhkan sebagian ibu kota dan mengganggu transportasi.
R1/DEVI
