Sensus Penduduk Secara Online Akhirnya Dimulai Meskipun Alami Banyak Gangguan

RIAU1.COM - Sensus penduduk tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) telah dimulai. Fase online, yang diharapkan akan memudahkan akses untuk partisipasi publik di seluruh negeri, telah dimulai, tetapi gangguan telah mengganggu peluncuran.

Kurang dari seminggu setelah sensus online dimulai, beberapa penduduk, seperti yang ada di Sumatera Utara di mana pihak berwenang bertujuan untuk memiliki 20 persen penduduk Sumatera Utara, atau 3 juta orang, yang mengambil bagian dalam sensus online, mengalami pemuatan laman web yang lambat ketika orang berusaha untuk mengisi formulir online.

Mukhamad Mukhanit dari kantor BPS Sumatera Utara mengatakan itu karena server secara tak terduga menjadi kelebihan beban ketika beberapa orang mengakses situs web pada saat yang sama.

"Kami menerima banyak keluhan, termasuk waktu buka laman web yang lambat dan koneksi yang terputus. Kami telah meneruskan kekhawatiran ini [ke kantor pusat BPS]," katanya, Minggu.

Tidak seperti sensus masa lalu, sensus tahun 2020 menggunakan wawancara dari pintu ke pintu dan platform online, sensus pertama yang pernah ada bersifat digital sejak awal tahun 1961.

Sensus online tersedia mulai 15 Februari hingga 31 Maret melalui census.bps.go.id. Warga membutuhkan nomor kartu keluarga (KK) dan kartu ID (NIK) mereka untuk menyelesaikan proses pendaftaran online. Sensus online akan diikuti oleh sensus dari pintu ke pintu dan wawancara telepon pada bulan Juli bagi mereka yang tidak atau tidak dapat mengakses sensus online.

Kuesioner online memiliki total 22 pertanyaan, mulai dari nama pendaftar, tanggal lahir, tempat lahir, agama, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Sensus online juga meminta penduduk untuk alamat mereka saat ini serta alamat pada kartu ID mereka, bahkan jika mereka saat ini tinggal dan bekerja di tempat lain.

“Bukannya sensus sebelumnya tidak akurat, hanya sensus yang berbeda,” kata juru bicara BPS Endang Retno Sri Subiya Andani.

Tahun ini juga merupakan sensus pertama yang menggunakan data pencatatan sipil dari Kementerian Dalam Negeri.

Sensus, kata Endang, juga akan digunakan untuk memperbarui data pencatatan sipil. Warga negara yang ditemukan tidak memiliki dokumen sipil selama wawancara lapangan akan dirujuk ke Kementerian Dalam Negeri untuk pendaftaran.

Amelia Rizky, seorang mahasiswa berusia 20 tahun di Jakarta Barat telah mengisi sensus online untuk keluarganya, termasuk ibu dan ayahnya, yang baru saja pindah dari rumah pertama mereka di Tangerang, Banten - yang juga merupakan kartu identitas mereka saat ini. alamat - ke rumah kedua yang baru dibeli di Jakarta Barat. Keluarga memilih untuk sensus online karena mereka tidak ingin mengubah alamat KTP mereka.

“Dengan hanya satu ID login kami dapat menyelesaikan [sensus] untuk seluruh keluarga, jadi kami tidak perlu mengulanginya lagi. Itu juga melayani kebutuhan orang-orang dengan alamat saat ini berbeda dari alamat KTP mereka, seperti kita, ”kata Amelia.

Keamanan adalah satu-satunya perhatian bagi Amelia ketika memasukkan informasi keluarganya di formulir online.

"Saat ini, pencurian data adalah masalah utama, dan di sini [pada sensus online], kita berbicara tentang akta kelahiran, pekerjaan dan data sensitif lainnya," katanya. "Tapi apa yang bisa kita lakukan, itu adalah sensus [penting]."

Sensus online datang di tengah tidak adanya undang-undang perlindungan data di Indonesia.

BPS telah bekerja dengan Badan Siber dan Enkripsi Nasional (BSSN) dan Institut Teknologi Bandung (ITB), di antara lembaga-lembaga lain, untuk memastikan keamanan data dan privasi selama proses pendaftaran online.

Wahyudi Djafar, seorang peneliti di Lembaga Penelitian dan Advokasi Kebijakan (ELSAM), mengatakan bahwa meskipun sensus online telah menerima izin dari BSSN, itu tidak berarti bahwa BPS, sebagai pemegang data, tidak perlu mengambil tindakan pencegahan tambahan untuk melindungi data.

“Sistemnya mungkin aman, tetapi masih ada kemungkinan [pelanggaran data],” kata Wahyudi.

BPS telah menetapkan anggaran sebesar Rp 4 triliun (US $ 292,9 juta) untuk sensus 2020, dibandingkan dengan yang dilaporkan Rp 3,3 triliun pada 2010.

Endang mengatakan sensus online yang sedang berlangsung diprediksi akan membantu mengurangi jumlah pekerja lapangan untuk wawancara dari pintu ke pintu yang akan datang. BPS berencana untuk mempekerjakan sekitar 390.000 sukarelawan yang dimulai pada awal April untuk membantu pekerjaan lapangan sensus 2020 pada bulan Juli.

“Target awal kami adalah memiliki 23 persen dari sensus yang dilakukan secara online di seluruh negeri. Jika kita dapat mencapai lebih dari itu, itu bahkan akan mengurangi biaya sensus. ”

Sensus tahun 2020 diharapkan dapat membantu Indonesia melacak dividen demografisnya, yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh populasi usia kerja yang besar - diproyeksikan mencapai 70 persen dari total populasi pada tahun 2030.

Sebuah survei antarsensal 2015 memproyeksikan bahwa Indonesia akan memiliki populasi sekitar 266,9 juta pada tahun 2019, yang mungkin melonjak menjadi 319 juta pada tahun 2045.

Direktur Asosiasi Institut Demografi Universitas Indonesia (UI) I Dewa Gede mengatakan bahwa sensus 2020 adalah langkah untuk meningkatkan analisis demografi karena sekarang terintegrasi dan membandingkan data dari sensus dengan data registrasi yang ada.

“Dengan integrasi data itu, kita dapat mengharapkan intervensi kebijakan yang lebih baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” katanya, seraya menambahkan bahwa data sensus biasanya digunakan untuk rencana pembangunan jangka panjang atau menengah sementara data registrasi digunakan untuk pembuatan kebijakan segera.

R1/DEVI