Kementerian Agama Meminta Maaf Karena Menunjuk Seorang Muslim Sebagai Plt Dirjen Katolik

RIAU1.COM - Sebuah kesalahan birokratis menyebabkan Kementerian Agama menunjuk seorang pejabat Muslim sebagai Kepala Direktorat Jenderal Bimbingan Komunitas Katolik, sebuah langkah yang mengundang kritik dari online dan offline.

Sekretaris jenderal kementerian, Nur Kholis Setiawan yang bertanggung jawab atas kesalahan itu, mengatakan bahwa dia telah memberikan saran yang salah kepada petinggi kementerian.

"Saya minta maaf atas pengawasan ini," kata Nur Kholis dalam siaran pers resmi kementerian pada Senin malam, menambahkan bahwa kementerian akan segera menunjuk seorang direktur jenderal akting baru dari dalam unit Katolik.

Nur sendiri telah ditunjuk untuk peran tersebut pada Januari, menggantikan pejabat Muslim lainnya, Muhammadiyah Amin, yang telah mengisi posisi itu sejak pejabat sebelumnya Eusabius Binsasi, yang beragama Katolik, pensiun pada Juli lalu.

Menteri Fachrul Razi dan Wakil Menteri Zainut Tauhid Sa'adi sebelumnya membela kedua penunjukan itu, dengan mengatakan bahwa peraturan Badan Layanan Sipil Nasional (BKN) mencegah kementerian untuk menempatkan seorang Katolik dalam posisi itu.

Namun, ternyata masalah itu adalah masalah mereka sendiri, yang berasal dari kesalahan membaca surat edaran BKN 2019 yang menyatakan bahwa pegawai negeri sipil hanya dapat ditunjuk sebagai pejabat pejabat di posisi "pada level yang sama atau satu level di atas" yang mereka pegang.

Kepemimpinan kementerian rupanya menafsirkan kata-kata dalam surat edaran yang berarti pegawai negeri sipil hanya bisa mengisi tempat-tempat kosong yang berada pada tingkat yang sama atau satu tingkat di bawah posisi mereka.

"Dalam Direktorat Jenderal Bimbingan Komunitas Katolik hanya ada satu posisi eselon 1, sedangkan sisanya eselon 2 dan 3, sehingga tidak mungkin bagi kepala bertindak berasal dari direktorat jenderal Katolik," kata Zainut dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, menambahkan bahwa pengangkatan Nur Kholis dibuat hanya untuk alasan administratif.

“Aturannya adalah [posisi] harus dipegang oleh seseorang dengan level yang sama. Sepertinya posisi seorang jenderal tidak dapat diisi oleh seorang mayor, "Fachrul, seorang mantan jenderal Militer Indonesia, mengatakan kepada wartawan, Senin.

Kesalahan langkah ini telah banyak dikritik online, dengan beberapa pengguna Twitter menarik perhatian pada ironi memiliki seorang Muslim yang bertanggung jawab atas urusan agama Katolik.

Pengguna Twitter @darmanto0802, misalnya, men-tweet percakapan imajiner seseorang yang mungkin mencari direktur jenderal.

"Selamat pagi Pak. Saya mencari direktur jenderal Komunitas Bimbingan Katolik "tanya si penanya.
"Maaf, Bu, direktur jenderal sedang cuti untuk pergi haji," jawabnya.

Pengguna Twitter lain dengan bercanda menyarankan agar pertukaran dilakukan.

"Posisi Direktur Jenderal Bimbingan Komunitas Islam harus diisi oleh seorang pejabat Katolik untuk menunjukkan toleransi," tweeted @arisidid.

Nur Kholis mengatakan dia membuat kesalahan karena dia belum membaca surat edaran BKN dengan cukup teliti dan telah terpaku pada masalah administrasi keuangan.

"Besok, pada hari Selasa, akan ada surat penunjukan baru untuk [posisi] untuk seseorang dalam unit kerja yang sama," katanya.

R1/DEVI