Anggota DPR Fadli Zon Minta Mahfud MD Contoh Bung Hatta Soal Diplomasi Muslim Uighur
Anggota DPR Fadli Zon.
RIAU1.COM - Indonesia perlu menjalankan politik bebas aktifnya soal muslim Uighur di China.
Anggota DPR yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, mengkritik diplomasi lunak ala Menkopolhukam Mahfud MD dalam menanggapi konflik Uighur dan pemerintah China.
Seperti dilansir merdeka.com, Sabtu, 28 Desember 2019, Fadli Zon menilai hal tersebut tidak sesuai dengan doktrin politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Dia mengutip pemikiran proklamasi Bung Hatta.
"Doktrin politik luar negeri kita kan politik bebas aktif, dulu bung Hatta itu yang menjadi peletak dasar politik luar negeri. Kita mendayung di antara dua karang, jadi bukan berarti kita berhenti mendayung, kalau apa yang dikatakan pak Mahfud itu kita berhenti mendayung diam saja, enggak usah ngapa-ngapain," ujar Fadli di kawasan Pancoran, Jumat (27/12).
Dia meminta Indonesia menyuarakan aktif dalam rangka melaksanakan ketertiban dunia. Seperti tertuang dalam konstitusi.
Fadli tak menutup mata jika akhirnya ada tudingan Indonesia tidak mau aktif menyuarakan masalah etnis muslim Uighur lantaran kedekatan dengan China.
Dia menilai, seharusnya kedekatan dengan China membuat Indonesia mengambil peran sebagai pemecah masalah. Mencarikan bentuk penyelesaian.
Hal tersebut, kata Fadli bukan ikut campur urusan negara orang.
"Harusnya pintar-pintar lah main, ada celah justru kita bisa menjadi bagian solusi bukan problem. Kita punya hubungan baik dengan China, kita bisa berbicara dengan mereka menawarkan sebagai problem solver bukan ikut campur dalam urusan dalam negeri," tegasnya.
Kepala Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini mengungkap, pernah berdialog dengan perwakilan parlemen China.
Dalam pertemuan parlemen Asia itu, Fadli diberitahu bahwa China menganggap kamp konsentrasi di Uighur itu sebagai sekolah. Dalam percakapan itu, Fadli diyakinkan bahwa kamp Uighur itu akan ditutup.
"Saya sampaikan ke delegasi China, bahwa ada laporan seperti ini dan menjadi concern masyarakat Indonesia. Dan ini yang harus ada penyelesaian mereka mengatakan ini di satu sisi disebut camp tapi mereka menyebut sekolah, kata mereka itu akan segera ditutup," kata Fadli.
Dia pun berharap Indonesia tidak tutup mata seperti kasus dugaan pelanggaran HAM Rohingya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tidak bisa ikut campur dengan urusan China dan etnis Uighur.
Dia mengatakan hal itu setelah mendapatkan penjelasan dari Dubes China di Indonesia.
"Saya katakan orang Islam Indonesia agak terusik dengan peristiwa di Uighur itu. Saya pribadi, Mahfud, sering ke China. Kok di sana banyak perkampungan muslim aman. Di Beijing itu saya ke masjid nyaman. Cari restoran Islam, restoran halal, ada perkampungannya sendiri. Kok terjadi di Uighur seperti itu? Lalu dia beri penjelasan Uighur itu apa," jelas Mahfud.
Usai mendengarkan hal tersebut, dia menegaskan pemerintah Indonesia tak akan ikut campur.
Dan menanyakan itulah bagian dari diplomasi yang dimaksud dengan diplomasi lunak.
"Oh kalau begitu, kami tidak ikut campur. Ini namanya diplomasi. Diplomasi lunak, gitu ya. Bukan diplomasi megaphone," pungkasnya.
R1 Hee.
