Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Ratusan Ribu Buruh Bakal Gelar Aksi di 10 Provinsi

RIAU1.COM - Rencana kenaikan harga iuran BPJS menuai polemik di tengah masyarakat, tidak sedikit yang mengeluh dengan rencana Menteri Keuangan RI yang ingin menaikkan iuran hingga dua kali lipat tersebut.

Bahkan, serikat buruh di berbagai daerah melakukan aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, karena dinilai akan sangat memberatkan dan dapat mengganggu daya beli buruh.

Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat (Jabar) menyuarakan penolakan mereka di depan kantor Pemprov Jabar dan DPRD Jabar, Rabu 4 September 2019.

Ketua KSPSI Jabar, Roy Jinto mengatakan, buruh menolak kenaik an iuran karena akan mengurangi pendapatan mereka. Apalagi, kata dia, iuran yang dibayar buruh sebe tulnya naik setiap tahun.

"Iuran kami kan berdasarkan persentase (dengan perusahaan). Kalau UMK (upah minimum kabupaten/kota) naik, iuran juga naik," kata Roy di sela aksi unjuk rasa, dilansir Republika.co.id, Kamis 5 September 2019.

Menurut Roy, pemerintah semestinya meningkatkan terlebih dahulu layanan BPJS Kesehatan. Selain itu, pemerintah perlu mengaudit secara mendetail terkait penyebab defisitnya keuangan BPJS Kesehatan.

Roy berharap pemerintah bisa lebih bijak dalam menentukan sikap atau aturan tertentu yang berdampak pada penurunan kesejahteraan seluruh pekerja.

Selain itu, untuk menyampaikan penolakannya, KSPI Pusat juga akan melakukan aksi 150 ribu buruh di 10 provinsi pada 2 Oktober 2019. Di Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di DPR RI.

Seperti yang diketahui, Pemerintah telah memutuskan menaikkan tarif iuran bulanan peserta mandiri kelas I dan II JKN-KIS mulai 1 Januari 2020. Iuran kelas I akan naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per jiwa per bulan. Sementara, iuran kelas II naik dari Rp59 ribu menjadi Rp120 ribu.