Pengolahan sawit di salah satu pabrik di Indonesia. Foto: Merdeka.com.
RIAU1.COM -Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan beberapa opsi, termasuk membuka keran impor beberapa komoditas dari India. Agar, perdagangan sawit Indonesia dan India kembali lancar.
"Kebijakan India menaikkan BM (bea masuk) minyak sawit mentah/CPO Indonesia bukan hanya menyulitkan pengusaha Indonesia, tetapi juga industri India," kata Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Wilistra Danny dikutip dari Antara, Senin (25/3/2019).
Produk CPO asal Indonesia dikenai bea masuk 40 persen. Sedangkan produk turunannya 50 persen.
Salah satu opsi yang akan dilakukan Indonesia adalah membuka keran impor produk dari India. Beberapa produk India yang banyak seperti daging kerbau dan gula adalah salah satu opsi yang sedang dikaji untuk dibuka keran impornya.
"Tetapi belum final, pembukaan keran impor produk India dengan kompensasi BM CPO dan produk turunan asal Indonesia diturunkan India tersebut sedang dalam pengkajian serius oleh pemerintah atau kementerian terkait di Indonesia," sebutnya.
Tentunya, kebijakan itu harus disetujui pemerintah India. Perdagangan memang harus menguntungkan kedua negara yang berdagang.
"Jadi langkah Indonesia dan India yang sama-sama sedang bernegosiasi dalam perdagangan CPO adalah wajar," katanya.
Indonesia menyadari kalau produksi CPO yang banyak tidak diikuti daya serap yang besar akan membahayakan. Sebaliknya, India juga menyadari bahwa negara itu masih sangat membutuhkan sawit Indonesia.
President SEA Atul Chaturvedl mengakui, India sangat tergantung dengan minyak sawit Indonesia. Dari sekitar sembilan juta ton impor CPO India setiap tahunnya, sebanyak 6 ton asal Indonesia.
"Oleh karena itu BM CPO Indonesia yang tinggi/besar itu juga diakui menyulitkan pengusaha India sehingga SEA juga berharap ada segera kesepakatan antarnegara soal besaran bea masuk produk sawit Indonesia," katanya.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Jakarta, sebelumnya juga mengakui sedang ada lobi dengan pemerintah India agar BM CPO asal RI setara dengan Malaysia.
