Rakor penanganan stunting di Meranti
RIAU1.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti menggelar rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Percepatan Pelaporan 8 Aksi Konvergensi awal pekan ini.
Rapat Koordinasi dipimpin langsung Plt. Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Plt. Bupati Asmar menyampaikan, bahwa percepatan penurunan stunting ini merupakan salah satu progam prioritas nasional, merujuk pada Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
“Stunting ini dampaknya terlalu besar jika diabaikan, untuk jangka panjang kita tidak bisa mengukur dalam jangka waktu yang sebentar, banyak aspek yang perlu kita perhatikan, antaranya ada aspek kesehatan, aspek keluarga dan aspek perilaku, ini perlu menjadi perhatian kita bersama sehingga kedepannya kita bisa merunut dan menyusun penanganan terbaik untuk kasus stunting yang ditemukan,” papar Asmar.
Sebab itu, Plt Bupati Asmar juga meminta komitmen dan keseriusan semua OPD pengampu dalam percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Presiden telah menetapkan target prevalensi stunting di angka 14 persen, sedangkan Kepulauan Meranti masih berada di angka 17 persen, artinya kita masih memiliki 3 persen PR penurunan angka stunting, kalau bisa lebih kurang dari itu seperti Kabupaten lainnya yang bisa menurunkan angka stunting hingga di 8 persen. Jadi saya harap semua OPD yang terlibat dapat berkontribusi dan memberikan aksi nyata, ini tugas kita bersama, kerjasama tim, kalau kerja satu-satu tidak selesai nanti, kita berharap upaya – upaya penurunan stunting ini dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Bappedalitbang, Dr Abu Hanifah menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk mensinergikan dan menguatkan peran TPPS serta penyusunan kerja 4 bidang TPPS Tahun 2024.
“Pertemuan ini untuk mensinergikan dan menguatkan peran kita semua dalam percepatan penurunan stunting, selain itu juga untuk riview kinerja TPPS ditahun 2023 dan melihat sejauh mana progress penginputan dan pelaporan kerja TPPS di Web Monitoring dan Evaluasi Ditjen Bangda,” jelas Hanifah.*
