FGD Penanganan stunting di Kabupaten Meranti/PelitaRiau.com
RIAU1.COM - Focus group discussion (FGD) membahas strategi optimalisasi penurunan stunting (Stop Stunting) digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Kepulauan Meranti.
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rokhaizal saat membuka FGD tersebut mengatakan sesuai tugas dan fungsi, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) memiliki tanggung jawab untuk berkoordinasi, bersinergi dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Diia juga berharap kerjasama antara pelaku usaha, Perguruan tinggi, media pers, masyarakat dan stakeholder lainnya yang ada di kabupaten kepulauan meranti
"Kita saling berkolaborasi dan berkomitmen dalam mengatasi persoalan Stunting agar target nasional dalam penurunan prevalensi stunting 2024 dapat tercapai," kata Rokhaizal.
Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pelaku usaha, mulai dari perbankan, perhotelan dan organisasi masyarakat, filantropi, LSM dan organisasi lainya atas dukungan dan keikutsertaan untuk menuntaskan permasalahan stunting di Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus melakukan langkah dan upaya penurunan stunting di Kepulauan Meranti dari segi lingkungan maupun sosial," ujar Rokhaizal.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Kepulauan Meranti, Dr. Abu Hanifah menjelaskan, Stop Stunting merupakan inovasi yang digagas oleh Bappedalitbang untuk menggalang kolaborasi Pentahelix dari unsur pemerintah, masyarakat, Perguruan Tinggi, pelaku usaha dan media dalam optimalisasi penurunan stunting di Kepulauan Meranti.
"Saat ini desa Banglas ditetapkan sebagai lokasi fokus percontohan kolaborasi pentahelix Stop Stunting. Hal ini atas dasar pertimbangan, desa Banglas memiliki angka stunting tertinggi di kecamatan Tebing Tinggi, yaitu 38 orang pada tahun 2023.
Lebih jauh dijelaskannya, persoalan yang akan ditangani secara lingkungan melalu Stop Stunting diantaranya pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni, WC dan tempat penampungan air bersih.
Sementara disisi sosial Stop Stunting dapat menggalang Bapak Angkat Anak Stunting (BASS) dan Orang Tua Asuh (OTA) bagi anak yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun.
"Bagi pihak yang ingin berpartisipasi dipersilahkan baik secara langsung atau melalui kerjasama dengan desa atau kelompok masyarakat. Tim Stop Stunting akan mendukung dan menfasilitasi dengan data dan dukungan lainnya,"ujar Abu Hanifah.*
