Kasus Stunting di Meranti Naik, Pejabat Pemkab: Tidak Perlu Kita Perdebatkan
Ilustrasi/Kompas
RIAU1.COM - Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setdakab Meranti, Drs Mahdi, memimpin rapat diseminasi dan audit kasus stunting.
Untuk pencegahan timbulnya kasus baru, ia meminta seluruh bidan desa melakukan intervensi secara maksimal dari mulai program kehamilan, pemeriksaan kehamilan berkala, dan pelayanan kesehatan di seribu hari pertama kelahiran (HPK) bayi.
"Berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stunting di Provinsi Riau telah mencapai 13,6%. Sedangkan di Kabupaten Kepulauan Meranti prevalensi stunting berada diangka 17,5% di tahun 2022, dan 19,6% ditahun 2023,"kata Mahdi.
"Tentunya, kenaikan angka ini tidak perlu kita perdebatkan, tapi yang paling terpenting menjadi catatan dan evaluasi kita bersama dengan memperkuat kalobarasi untuk menekannya. Artinya, perlu kerja keras dari semua lini sektor untuk menurunkan angka stunting sesuai target nasional 14%," sambung Mahdi.
Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Ketua TP PKK Kepulauan Meranti, Puspita Herlianda menyatakan kesiapannya memberikan dukungan kepada Tim TPPS. Ia juga menyebut pihaknya siap untuk membantu dan berkolaborasi terkait penurunan stunting tersebut melalui program - program kelompok kerja (Pokja) yang ada di dalam PKK.
"Kami mengajak kita semua bersatu padu dan berperan secara bersama untuk mengintervensi dalam menangani kasus stunting yang ada. Maksimalkan peran dan fungsi TPPS kabupaten, hingga desa atau kelurahan,"tutur Puspita.*
