Data KPM Masih Menjadi Persoalan Pendistribusian Rastra di Kabupaten Meranti

Data KPM Masih Menjadi Persoalan Pendistribusian Rastra di Kabupaten Meranti

25 Februari 2019
Gambar Ilustrasi di ambil dari internet

Gambar Ilustrasi di ambil dari internet

RIAU1.COM - Data Keluarga Pemerima Manfaat (KPM) pada program bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastra) di Kabupaten Meranti masih menjadi persoalan. Pasalnya, data yang digunakan dalam penyaluran rastra hingga saat ini adalah data yang sudah bertahun-tahun tidak diperbarui.

Menurut Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Meranti, Mahadi mengatakan, persoalan data penerima rastra merupakan masalah yang sudah lama.

"Ya itu lah salah satu masalahnya. Data itu data yang sudah bertahun-tahun. Padahal sudah kita usulkan, kita juga sudah mengajukan pembaruan, tapi yang keluar datanya itu lagi. Sedangkan ada masyarakat yang sudah pindah dan mungkin sudah meninggal. Tapi ya itu saja datanya dari dulu" ujar Muhadi kepada Riau1.com Senin (25/2/2019).



Sedangkan, lanjut Mahadi, "kita sebagai kepala desa tidak boleh mencampuri atau mengganti data penerimanya. Kita hanya berhak memfasilitasi pembagian Rastra sesuai pedoman umum dari Kementerian" tambahnya.

Untuk itu, ia meminta kepada penerima KPM yang masuk dalam data tersebut untuk melakukan musyawarah, bagaimana agar bansos rastra tersebut dapat dibagikan merata.

"Maka dari itu, kita sarankan meraka melakukan musyawarah, bagaimana bagusnya. Apa mau dibagikan merata agar masyarakat di lingkungannya juga merasakan bantuan itu atau tidak usah. Karena itu kan sudah hak mereka, kami sudah tidak bisa campur tangan lagi" katanyanya lagi.



Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalin Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) mengatakan, masalah data lama yang menjadi persoalan dikarenakan data yang sudah di verifikasi oleh pihak Dinsos ke kementrian sosial belum mendapatkan Surat Keputusan (SK).

"Sebenarnya kita sudah memverifikasi itu melalui pendamping penerima keluarga harapan (PKH). Kita sudah verifikasi, kita turun ke lapangan mengecek kelengkapan data itu. Cuma persoalannya data yang sudah kita verifikasi tadi ke kementrian sosial belum keluar SK nya. Makanya yang keluar masih data lama, karena yang baru belum keluar SK nya" terang Misri.

Diketahui, jumlah KPM rastra pada tahun 2019 ini sekitar 14.202 Keluarga. "Kalau data PKH (Program Keluarga Harapan) itu ada 25.486 KPM, tapi yang hanya menerima beras tidak sebanyak itu, hanya 14.202 keluarga" pungkasnya.