Penegasan Bupati Kuansing: Perusahaan Ganggu Masyarakat, Kita Cabut Izinnya
Bupati Kuansing, Suhardiman Amby di Desa Jake
RIAU1.COM - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Dr Suhardiman Amby mengaku ia siap memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat, dan akan menindak perusahaan yang melanggar aturan terkait dengan kebijakan perusahaan.
Seperti itu dukatakan Bupati Kuansing Suhardiman Amby saat menggelar audiensi bersama Himpunan Petani Sawit Kuantan Singingi (HPSKS) di Desa Jake akhir pekan ini.
"Sesuai dengan SK Permentan, yaitu izin usaha perusahaan wajib dilakukan evaluasi dalam sekali 3 tahun. Apabila perusahaan masih melanggar aturan dan menganggu hak masyarakat, maka akan kita cabut izin usaha perusahaannya," jelas Bupati Kuansing dengan tegas.
Bersempena dengan kegiatan audiensi, juga digelar pengukuhan Anggota HPSKS. Bupati Suhardiman Amby menjelaskan bahwa HPSKS ini merupakan suatu organisasi perkumpulan para petani sawit di Kuansing.
"Mereka berhimpun dan memiliki kepentingan, usaha serta berjuang secara bersama-sama dalam menggelorakan perjuangannya untuk kepentingan para anggota," sebut Suhardiman.
"Perkumpulan ini diharapkan menjadi semangat baru dalam mempertahankan hak mereka. Tugas saya selaku Bupati yaitu untuk melindungi seluruh masyarakat, baik itu soal tanah adat, tanah masyarakat dan hak-hak lainnya. Maka dari itu, saya datang dengan membawa sejumlah Anggota DPRD Kuansing untuk mendukung dan memperjuangkan aspirasi dari para petani sawit," sambungnya.
Sementara itu, salah seorang Tokoh Masyarakat yang merupakan Ketua SPSI Kabupaten, Andi Nurbai menyampaikan aspirasinya terkait perusahaan dan HGU. Ia juga menyatakan apresiasinya terhadap langkah dan tindakan tegas yang dilakukan oleh Bupati Kuansing dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat.
"Sewaktu Bapak Suhardiman Amby masih menjadi Pelaksana Tugas Bupati, ia telah lantang melawan, bersuara dan bertindak tegas terhadap perusahaan dan terkait HGU. Untuk itu, saya bersama perhimpunan petani sawit di Kuansing mengapresiasi keseriusan beliau dalam memperjuangkan hak petani," jelas Andi Nurbai.*
