Berikut yang Dilakukan Pemkab Kampar Wujudkan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Tahun 2024
Saat Workshop Ekspose Dokumen RAD-AMPL Pemkab Kampar (Foto:Kampar.go.id)
RIAU1.COM - Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen dalam percepatan pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals).
Salah satu bentuk komitmen tersebut yakni, akses air minum dan sanitasi layak tahun 2024. Untuk percepatan pencapaian itu, maka perlu dilakukan penyusunan kebijakan, strategi dan program prioritas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Daerah jangka menengah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD), bidang AMPL sebagai dokumen pendukung RPJMD dalam pencapaian target SDGs air minum dan akses sanitasi layak tersebut.
Seperti itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar Ir. Azwan, M.Si, saat membuka Workshop Ekspose Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL), Kabupaten Kampar Tahun 2021 yang di laksanakan di Hotel Grand Suka Pekanbaru, Selasa (16/11/2021).
"Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi,"kata dia.
Sementara bila dilihat dari kondisi saat ini, sebut dia, capaian akses air minum di Kabupaten Kampar masih 45,89 persen, dan ini masih dibawah angka capaian nasional.
"Oleh sebab itu dengan adanya workshop Ekspose RAD-AMPL ini sangat penting dalam upaya peningkatan capaian akses air minum di Kabupaten Kampar," ujar dia.
Sambung Azwan menyampaikan, bahwa kondisi keuangan Kabupaten Kampar dari tahun ke tahun terus menurun. Untuk itu perlu membutuhkan anggaran dan kegiatan-kegiatan yang bersumber diluar APBD Kabupaten, baik itu dari Provinsi maupun Pusat, seperti kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) ini.
"Hanya saja untuk mendapatkan dana pusat, sangat diperlukan Readiness Criteria (RC) sebagai syarat dukungan mendapatkan anggaran atau kegiatan dari pusat. Dimana RC ini kadang dinilai cukup berat. Untuk itu perlu kolaborasi dalam memenuhi RC sebagai upaya meraih dana-dana diluar APBD," sebut dia.*