Pembangunan Fisik di Kuansing yang Bersumber dari APBD Murni Diyakini Sekda Selesai Tepat Waktu

Pembangunan Fisik di Kuansing yang Bersumber dari APBD Murni Diyakini Sekda Selesai Tepat Waktu

16 November 2021
Ilustrasi pembangunan jalan (Foto: Republika)

Ilustrasi pembangunan jalan (Foto: Republika)

RIAU1.COM - Realisasi fisik menjelang tahun anggaran 2021 berakhir terus digesa Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Semua organisasi perangkat daerah (OPD) diminta untuk sigap dalam melaksanakan kegiatan, sehingga selesai tepat waktu.

Demikian disampaikan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Dr Agus Mandar terkait realisasi fisik yang masih minim pada triwulan ketiga.

"Kalau sekarang semua kegiatan fisik sedang berjalan, saya kira sudah di atas 50 persen," kata Agus Mandar awal pekan ini.

Untuk kegiatan yang bersumber dari APBD murni, Agusmandar meminta agar OPD tancap gas, sehingga target selesai tepat waktu. "Pembangunan jalan, kantor desa dan lain-lain yang bersumber dari APBD murni, itu sudah berjalan. Insya Allah selesai tepat waktu," katanya.

Sementara, untuk kegiatan yang bersumber dari APBD-P, Agusmandar meminta OPD untuk segera memulainya, walaupun saat ini masih proses input rencana aliran kas (RAK).

"Kegiatan yang bisa dilakukan melalui lelang cepat atau penunjukan langsung, langsung kerjakan, tak usak menunggu. Insya Allah, DPA segera turun," ujar Agusmandar.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, realisasi keuangan dan fisik Kuansing pada triwulan ketiga masih rendah. Total serapan anggaran masih berkisar sekitar 36,60 persen.

Dari 26 OPD, ada beberapa OPD yang realisasi di atas 50 persen. Yakni, Inspektorat 52,98 persen, Dinas Pendidikan 53,09 persen, Dinas PMPTSP 51,91 persen, Satpol PP 57,03 persen, Bappeda Litbang 54,85 persen dan RSUD 53,11 persen.

Kemudian, realisasi fisik baru mencapai 43,59 persen. OPD yang sudah di atas 50 persen yakni RSUD 79,66 persen, Bappeda Litbang 54,85 persen, Satpol PP 57,03 persen, DPMPTSP 51,91 persen, Dinas Perikanan 57,23 persen, Dinas Pendidikan 53,27 persen dan Inspektorat 52,98 persen. *