Petugas DLH Karimun mogok kerja/Foto: Radarsatu.com
RIAU1.COM - Aksi mogok yang dilakukan oleh petugas non Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karimun, sudah memasuki hari ketiga.
Akibat mogok kerja tersebut, sangat berdampak luas terhadap pengangkutan sampah baik itu di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun dijalan protokol, perumahan dan sebagainya.
Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Karimun Agustyawarman mengatakan, dampak akibat sampah yang tidak diangkut menjadi presiden buruk bagi dunia pariwisata di Karimun.
"Sudahlah tidak ada program even menarik wisatawan ke Karimun. Sekarang, sampah dimana-mana ini banyak dikeluhkan oleh para wisatawan,"katanya, Ahad (16/2/2025) yang dimuat Batampos.
Sehingga, bisa merusak citra dunia pariwisata Karimun. Untuk itu dirinya berharap kepada wakil rakyat yang duduk di DPRD Karimun ada 30 orang, agar bisa mencarikan solusi terbaik terhadap sampah yang selalu menjadi momok setiap tahunnya.
"Ini juga tantangan bupati dan wakil bupati karimun baru nanti. Jangan sampai terulang kembali kejadian seperti sekarang ini, dimasa akan datang. Selama ini, kita tetap membayar retribusi sampah, diharapkan feedbacknya,” harapnya.
Selain itu, lanjut dia, apabila tidak diatasi segera mungkin sampah tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan masalah baru. Terutama bagi anak-anak pelajar, akan terganggu kesehatannya maupun proses belajar mengajar.
"Sampah, sangat besar berpengaruhnya terhadap kehidupan bermasyarakat, baik itu kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keindahan tata kota. Seperti, di kota Meral sudah banyak sampah yang menumpuk, untung saja tidak turun hujan,” ungkapnya.
Sementara itu Pj Sekda Karimun Djunaidy saat pertemuan dengan petugas DLH Karimun yang berstatus Pekerja Harian Lepas (PHL) mengatakan, proses pengkajian para petugas DLH Karimun terbentur aturan yang mana harus melalui pihak ketiga atau outsourcing.
"Harap bersabar dululah, saya akan berkoordinasi dengan BPK dan BPKP untuk meminta diskresi atau kemudahan dalam pembayaran gaji, hingga ditunjuknya perusahaan outsourcing yang menaungi para pekerja kebersihan,” jelasnya kepada para pegawai DLH Karimun dihalaman kantor Bupati.
Dirinya mengakui, aksi mogok yang dilakukan teman-teman DLH Karimun (non ASN) telah berdampak terhadap penumpukan sampah yang ada di kabupaten Karimun. Dan, pihaknya tidak menyalahkan para petugas DLH Karimun yang memang membutuhkan gaji untuk memenuhi hidup keluarganya.
"Kejadian ini juga terjadi di daerah lain juga, saya akan secepatnya melakukan koordinasi,” ucapnya.
Sedangkan, seorang petugas kebersihan Mulyono menegaskan, aksi mogok kerja tetap dilanjutkan hingga gaji bulan Januari dan Februari mereka diterima.
"Kita telah sepakat, mogok sampai gaji keluar. Kalau gaji keluar sore maka malam kami langsung kerja, gaji keluar subuh paginya kami kerja,” teriaknya.*
