Penjelasan Kadisdik soal Rekrutmen CPNS Batam Tanpa Formasi Guru

24 Agustus 2024
Ilustrasi/Antara

Ilustrasi/Antara

RIAU1.COM - Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 telah dibuka Pemerintah Kota (Pemko) Batam, untuk 86 formasi. Berbeda dengan tahun lalu, di tahun ini tidak ada formasi guru dan tenaga kependidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Tri Wahyu Rubianto membenarkan di tahun 2024 ini tidak ada formasi untuk CPNS guru. 

“Jadi itu kebijakan dari pusat langsung. Tak ada formasi CPNS untuk guru, yang ada hanya formasi PPPK saja dan untuk CPNS Disdik Batam hanya satu bidang ketenagaan,” ujarnya yang dimuat Batampos.

Menurut Tri, kebijakan tidak adanya formasi untuk CPNS guru dan tenaga kependidikan berlaku di seluruh Indonesia. Sementara untuk PPPK, pihaknya akan membuka 109 formasi untuk mengakomodir tenaga honorer yang sudah memenuhi syarat untuk mengisi formasi-formasi yang disiapkan tersebut. Sisanya, sambung Tri, akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

“Jadi di tahun ini tak ada seleksi CPNS guru di Indonesia, yang ada hanya PPPK. Tapi dari informasi yang kami terima di tahun depan ada formasi untuk CPNS pendidikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kota Batam masih kekurangan lebih dari 700 guru untuk memenuhi kebutuhan mengajar di sekolah negeri setingkat SD dan SMP. Belum adanya pengangkatan guru-guru baru yang diizinkan oleh Kemenpan RB, berdampak pada membludaknya jumlah siswa disetiap rombongan belajar.

“Untuk tenaga pendidik seperti yang saya sampaikan kita masih kekurangan pendidik. Makanya untuk beberapa rombel terpaksa dipadatkan karena kekurangan SDM pengajar tersebut,” ujar Tri Wahyu kepada Batam Pos awal Agutsus lalu.

Menurut Tri, seharusnya di tiap rombel itu maksimal 36 sampai dengan 40 siswa. Namun di tahun ajaran baru 2024/2025 ini dipadatkan rata-rata menjadi 45 orang siswa di setiap kelasnya.

“Kita padatkan karena kalau jumlah rombelnya ditambah maka jumlah guru yang ada saat ini tidak akan cukup mengajarnya. Itu makanya untuk PPDB kami berharap kerja sama di seluruh pihak, Pemko Batam, DPRD Batam dan masyarakat,” ujar Tri.*