Ilustrasi/Tribunbatam
RIAU1.COM - Terdapat sebanyak 120 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) dirumahkan. Kebijakan tersebut akibat dari aturan Kemenpan RB.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri, Yeny Trisia Isabella mengatakan ratusan honorer tersebut terdiri dari tenaga pendidikan, tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga teknis. Ia memastikan, dirumahkan para honorer itu bukan karena dampak efesiensi, melainkan akibat dari aturan Kemenpan RB.
“Jika dipaksa untuk kita angkat, akan menjadi ilegal, karena pegawai non ASN tidak diperbolehkan lagi di tahun 2025,” kata Yeny di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (17/2) yang dimuat Batampos.
Ratusan honorer yang dinonaktifkan tersebut dikarenakan bekerja dibawah dua tahun, atau sejak 31 Oktober 2023 lalu. Sehingga, ratusan honorer tersebut tidak bisa lagi dipekerjakan di lingkungan Pemprov Kepri.
“Jadi kami tida bisa memaksa 120 ini untuk diangkat karena baru terdata dibawah 2 tahun,” tambahnya.
Menurutnya, untuk tenaga honorer yang dirumahkan terdiri dari Nakes sebanyak dua orang. Kemudian tenaga teknis 37 orang dan 87 orang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan.
“Sebenarnya jika guru dan tenaga pendidikan serta nakes tidak dilanjutkan, maka akan ada kekosongan mengajar dan pelayanan kesehatan terhambat,” sebut dia.*
