Kepala Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepri, Misni
RIAU1.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulaun Riau (Kepri) kembali mengusulkan rencana pembangunan Jembatan Batam Bintan (Babin) ke Pemerintah Pusat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbang) Nasional tahun 2023. Dan diharapkan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 mendatang.
“Ada 23 mayor project yang kita sampaikan dalam pembahasan Musrenbang Nasional Tahun 2023. Salah satunya pembangunan Jembatan Babin,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepri, Misni yang dimuat Batampos.
Musrenbang Nasional Tahun 2023 sebut dia dalam rangka menyusun RKP Tahun 2024 mendatang. Agenda ini menjadi
forum yang penting untuk meningkatkan sinkronisasi antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
“Tahapan ini untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi Prioritas Nasional (Major Project),” jelasnya.
Lebih lanjut katanya, bukan hanya persoalan pembangunan infrastruktur Jembatan Babin. Pihaknya juga telah menyampaikan persoalan defisit air yang terjadi di wilayah Provinsi Kepri. Karena terbatasnya kemampuan anggaran daerah, tentu butuh dukungan dari Pemerintah Pusat,
“Kemampuan anggaran kita sangat terbatas. Tentu untuk melakukan pembangunan-pembangunan besar, butuh dukungan dari Pemerintah Pusat. Tujuan akhir pembangunan salah satunya adalah peningkatan ekonomi daerah,” jelasnya.
Ditambahkannya, usulan pembangunan strategis yang bisa menjadi prioritas nasional di Provinsi Kepri menyebar di tujuh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri. Tentu dengan adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, gerakan pembangunan akan berjalan lebih cepat.
“Kita berharap, apa yang menjadi usulan dari Pemprov Kepri bisa diakomodir dalam RKP Pemerintah Pusat Tahun 2024 mendatang,” tukasnya.*
