Pelabuhan Batam Centre/Net
RIAU1.COM - Adanya praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Batam yang melibatkan oknum pemerintahan dan aparat keamanan diungkap Menko Polhukam, Mahfud MD.
Sebab itu Mahfud meninjau langsung Pelabuhan Internasional Batam Centre, yang diduga menjadi lokasi pengiriman pekerja migran ilegal.
Menurut Mahfud, sindikat perdagangan orang di Batam bukanlah orang biasa karena sudah terkoordinasi dengan baik dan melibatkan oknum pemerintah, oknum aparat, dan pihak swasta.
"Kita temukan perdagangan orang sudah terkoordinasi, melibatkan oknum pemerintah, oknum aparat, dan pihak swasta," ujar Mahfud saat mengunjungi Batam, seperti dilansir dari detikcom, Jumat (7/4/2023) yang dimuat Batamnews.
Mahfud menekankan perlunya pengawasan yang ketat pada semua pintu masuk ke Batam, termasuk Pelabuhan Internasional Batam Centre. Mahfud mengatakan bahwa pengiriman pekerja migran ilegal tidak hanya dilakukan melalui pintu belakang, tapi juga pintu depan alias jalur resmi.
"Usai membuka seminar, saya meluncur ke Pelabuhan Internasional Batam Centre karena pengiriman pekerja migran ilegal (nonprosedural) ditengarai tidak hanya melalui pintu belakang, tapi juga pintu depan alias jalur resmi," tutur Mahfud.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menanggapi hal tersebut dengan meminta pihak Ditjen Imigrasi hingga kepolisian untuk segera menindaklanjuti dugaan TPPO di wilayah Batam yang melibatkan oknum pemerintahan dan aparat keamanan.
"Saya harap setelah langsung dapat instruksi Menko, aparat hukum baik Imigrasi, polisi, dan BNP2TKI harus langsung mengusut dan memproses dugaan ini," kata Sahroni saat dihubungi, Jumat (7/4/2023), seperti dikutip dari Kompas.com.
Dalam upaya pencegahan TPPO, Mahfud mengajak masyarakat untuk saling berpartisipasi dan bekerja sama dengan aparat keamanan. Selain itu, Mahfud juga menekankan pentingnya pendidikan dan pengenalan akan bahaya TPPO kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri.
"Kita akan konsolidasi dan akan jadikan Batam sebagai model dan contoh untuk mencegah perdagangan orang," demikian Mahfud.*
