ilustrasi/net
RIAU1.COM - Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Kepulauan Riau, yang ingin melakukan impor ikan dikritik banyak pihak.
Salah satunya dari pakar Ekonomi Kota Batam, Rafki Rasyid termasuk salah satunya. Ia menilai jika wacana impor ikan tak layak dilakukan, mengingat wilayah Kepri 98 persen merupakan lautan.
"Adalah aneh sekaligus lucu jika kita mengimpor ikan dari luar negeri," kata dia pekan ini seperti dimuat Batamnews.
Menurut dia, Kepri harus menjadi pengekspor ikan terbesar di Indonesia jika melihat kepada luasnya lautan. Banyak juga sumber daya ikan baik perikanan tangkap maupun ikan dari hasil budi daya.
Rafki yang juga Ketua Apindo Kota Batam mengatakan, sudah saatnya Kepri memikirkan untuk fokus pada pembangunan di sektor maritim dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga perekonomian tidak lagi hanya bergantung pada sektor manufaktur.
"Padahal sumber daya maritim itu sangat berlimpah. Tapi belum bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk mendorong perekonomian kita," ujarnya.
Ia menyarankan agar Pemprov, Pemkab serta Pemko yang ada di Kepri untuk menjalin kerjasama erat dengan perguruan tinggi dan sekolah-sekolah kemaritiman yang ada untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya kelautan.
"Kita sudah punya Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) yang fokus pada pendidikan berbasis maritim, tapi belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah di Kepri," katanya.
Rafki menambahkan, paradigma pembangunan berbasis daratan sudah saatnya mulai diubah menjadi paradigma kemaritiman. .
"Booming permintaan pembuatan kapal di Batam, bisa dijadikan momentum untuk mendorong sektor maritim lebih maju lagi. Sehingga bisa berkontribusi banyak terhadap kemajuan perekonomian Provinsi Kepri," pungkasnya.*
