Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad
RIAU1.COM - Rencana kegiatan open house di kediaman Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam saat momen Idulfitri 2023 dibatalkan. Hal ini disebut sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Pemko Batam juga telah membatalkan kegiatan buka puasa bersama di kediaman Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam. Anggaran untuk buka puasa bersama ini mencapai Rp 1,2 miliar.
“Kami sudah batalkan (open house),” ujar Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Sabtu (8/4) seperti dimuat Batamnews.
Selanjutnya Pemko Batam akan mengalihkan kegiatan lain untuk menggantikan acara open house. Kegiatan pengganti itu nantinya akan bermanfaat untuk masyarakat banyak.
"Di APBD-P akan dibahas nanti. Jadi mau dialihkan untuk kegiatan apa nanti tergantung pembahasan," ucapnya.
Sebelumnya, Pemko Batam menganggarkan dana senilai Rp 1,6 miliar untuk acara open house Idul Fitri tahun 2023. Acara open house ini di kediaman wali kota dan wakil wali kota.
Angka tersebut diketahui berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP-LKPP). Terdapat enam paket anggaran untuk kegiatan open house tersebut.
Adapun enam paket, di antaranya belanja konsumsi open house kepala daerah senilai Rp 742 juta, Belanja Sewa Kursi Buka Puasa dan Open House Kepala Daerah senilai Rp 38.050.000 dan Belanja Sewa Tenda Buka Puasa dan Open House Kepala Daerah senilai Rp 162 juta.
Kemudian Belanja Konsumsi Open House Wakil Kepala Daerah senilai Rp 481 juta, Belanja Sewa Kursi Buka Puasa dan Open House Wakil Kepala Daerah senilai Rp 35.050.000 dan Belanja Sewa Tenda Buka Puasa dan Open House Wakil Kepala Daerah senilai Rp 144 juta.
Sehingga total anggaran untuk kegiatan open house di kediaman wali kota dan wakil wali kota, mencapai Rp 1.602.550.000,-.
Secara rinci, belanja konsumsi open house kepala daerah ditujukan untuk 8 ribu orang per sekali makan. Sedangkan volume pada open house wakil kepala daerah sebanyak 5 ribu orang. Sumber dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).*
