Gubernur Kepri Klaim Tidak Ada kendala Administrasi Pilot Project Jembatan Babin

RIAU1.COM - Jembatan Batam Bintan (Babin) yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan akan menjadi pilot project jembatan terpanjang Indonesia. Hanya saja, BP Batam belum menyelesaikan status lahan untuk landing point wilayah Batam.

“Sampai saat ini, masih ada beberapa pekerjaan rumah. Karena proses penyerahan lahan dari BP Batam masih belum tuntas,” ujar Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang belum lama ini yang dimuat Batampos.

Meskipun demikian kondisinya, dia menegaskan, tidak ada kendala dalam proses administrasi penyerahan lahan itu. Karena kemungkinan masih dalam proses. Ia tetap optimis, semua kelengkapan adminitrasi lengkap sebelum pelaksaan pembangunan dimulai.

Disebutkannya, progres pembangunan jembatan itu sudah masuk ke dalam penyerahan lahan di sisi Pulau Tanjungsauh, Batam, dan Pulau Buau untuk landing point wilayah Pulau Bintan. Namun untuk lokasinya yang berada di Batam, masih status penetapan lokasi (Penlok).

“Penloknya sudah ditetapkan untuk wilayah Batam. Namun asetnya belum diserahkan, terkait ini nanti kita komunikasi dengan BP Batam, dan Menko Perekonomian RI supaya diserahkan semua,” tegasnya.

Menyikapi persoalan ini, dia berharap BP Batam bisa segera menyerahkan aset lahan, agar proses pengerjaan bisa dilakukan. Ditegaskannya, pembangunan infrastruktur strategis ini, diyakini akan memberikan dampak yang sinfikan bagi Pulau Batam dan Pulau Bintan.

“Selama ini yang sudah diserahkan oleh BP Batam hanya penetapan lokasinya. Maka dari itu, kami berharap proses lanjutannya bisa segera tuntas,” harapnya.

Lalu dia juga menjelaskan, pendanaan pembangunan jembatan itu akan ditangani oleh Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dengan nilai anggaran Rp4,3 triliun. Kemudian, untuk trase Tanjungsauh ke Bintan itu menggunakan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

“Lokasi yang dikunjungi oleh AIIB adalah untuk pembangunan trase dari Pulau Batam ke Pulau Tanjungsauh. Sedangkan untuk trase Tanjungsauh ke Pulau Buau dan Bintan dengan sistem KPBU,” tutup Gubernur Ansar.

Terkait kesiapan mewujudkan mimpi besar masyarakat Kepri, untuk memiliki jembatan terpanjang di Indonesia yang mencapai 14,753 km tersebut, Gubernur Kepri sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian PUPR RI, AIIB, dan Pemprov Kepri pada 9 Januari 2023 lalu.

Dimana isi dalam poin perjanjian tersebut diantaranya, rencana pembangunan Jembatan Babin, khususnya ruas Batam-Tanjung Sauh yang mengusulkan tiga komponen proyek. Dimana perkiraan alokasi biaya yang diperlukan sendiri mencapai US$300 juta, yang akan didanai melalui pinjaman dari AIIB.

Komponen pertama, adalah pekerjaan Konstruksi dengan estimasi biaya sebesar US$236,88 juta atau sekitar Rp3,695 triliun. Komponen ini mencakup pekerjaan persiapan jembatan dan jalan pendekat. Kedua, komponen jasa konsultasi pengawasan konstruksi sebesar US$11,84 juta atau sekitar Rp184 miliar, untuk membiayai konsultan pengawasan konstruksi.

Poin ketiga atau terakhir, diperuntukan bagi komponen project management consultancy service dengan nilai sebesar US$1,38 juta atau sekitar Rp21,52 miliar yang akan dipergunakan untuk membiayai konsultan manajemen proyek.*