Salah satu SMA Negeri di Natuna/Tribunbatam
RIAU1.COM - Program sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) gratis tahun 2025 dianggarkan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri sebesar Rp 70 miliar.
Program Pemprov Kepri tersebut pun mendapat perhatian Ketua komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin.
Wahyu mempertanyakan efektivitas program ini, khususnya untuk beberapa SMA Negeri di Batam. Ia menilai, banyak orang tua mampu di sekolah-sekolah tersebut yang tidak membutuhkan subsidi SPP.
“SPP gratis memang bagus, tapi tidak semua harus digratiskan. Masih banyak orang tua mampu di SMA Negeri di Batam,” kata Wahyu, Selasa (18/6) yang dimuat Batampos.
Kemudian dia mengusulkan agar SPP gratis difokuskan pada siswa dari keluarga kurang mampu.
“Subsidi ini harus tepat sasaran. Bagi yang tidak mampu, seperti orang tua yang kehilangan pekerjaan, harus dibantu,” jelasnya.
Wahyu juga menyoroti tingginya biaya praktik di SMK. “SMK kan banyak praktik, nah yang perlu digratiskan itu subsidinya, bukan SPP-nya,” tutur Wahyu.
“Bagi yang mampu, diharapkan tetap membayar SPP, tapi dengan sistem yang transparan dan akuntabel,” sambung dia.
Lebih lanjut, Wahyu menekankan pentingnya pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) untuk mengelola dana SPP.
“BLUD ini penting untuk kontrol dan transparansi penggunaan dana,” tegasnya.
Sebelumnya, Kadisdik Provinsi Kepri, Andi Agung, menjelaskan pada tahap awal program SPP gratis itu akan berlaku untuk 94 Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri dan 38 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kepri. Termasuk di dalamnya Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).
“Kemarin itu kita sudah hitung berkisaran Rp 70 miliar,” kata Andi.
Mengingat saat ini sudah ada SMK yang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kata Andi, nantinya sekolah tersebut akan dikecualikan dan akan digeser ke sekolah lain.
Andi menyebut untuk pelaksanaanya jika memungkinkan akan dimulai secepatnya di awal 2025 karena penganggaran itu dimulai dari Januari sampai Desember.
“Kalau memungkinkan untuk dilaksanakan lebih cepat tidak perlu menuggu tahun ajaran baru 2025 nanti,” terangnya.
Ia menegaskan jika tidak ada kendala program SPP gratis itu akan dimulai Januari 2025. Sama seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Kalau untuk proses belajar memang dimulai dari Juli sampai Juni tahun berikutnya,” demikian Andi.*
