DPRD Kepri: Pemerintah Hentikan Tindakan Represif di Rempang Batam, Hormati Tanah Leluhur Melayu!

RIAU1.COM - Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri, Hanafi Ekra, menyampaokan keprihatinannya terhadap tindakan represif yang dilakukan pemerintah terhadap warga Rempang, Batam, dalam eksekusi lahan demi investor. 

"Saya sangat prihatin dengan tindakan represif yang dilakukan pemerintah hari ini dalam hal eksekusi lahan. Ada banyak cara yang bisa digunakan tanpa perlu mengandalkan penggunaan gas air mata," ujar Hanafi Ekra,  legislator yang mewakili Dapil Bintan-Lingga yang dimuat Batamnews.

Menurutnya, penting untuk menjalankan komunikasi yang intensif dalam hal ini, seperti yang telah ia sampaikan beberapa waktu lalu di berbagai media online yang ada di Kepri.

"Saya yakin dan percaya bahwa masyarakat Rempang tidak menolak investasi, mereka hanya tidak ingin menjadi penonton di tanah mereka sendiri. Bagi saya, pemerintah harus mencari jalan tengah, memenuhi tuntutan mereka, dan jika ada relokasi, pastikan mereka mendapatkan kompensasi yang layak serta memprioritaskan mata pencaharian mereka setelah direlokasi," ungkapnya.

Hanafi Ekra berharap pemerintah pusat, provinsi, dan BP Batam dapat berkoordinasi dengan pendekatan yang lebih humanis. Dia juga berharap agar peristiwa semacam ini tidak terulang di masa depan, dan cukup terjadi pada hari ini saja.

"Saya berharap tindakan represif ini dihentikan, dan mari kita bangun komunikasi yang intensif. Pokoknya, jangan sampai masyarakat Rempang merasa dirugikan oleh investasi ini. Pemerintah, meskipun memiliki kekuasaan, tidak boleh memaksakan kehendaknya. Mari hormati tanah dan leluhur Melayu," tutup Hanafi Ekra.