ilustrasi/net
RIAU1.COM - Kota Tanjungpinang disambangi Komisi IX DPR RI dalam rangka kunjungan kerja dan soroti masalah pengiriman Pekerja Migran Indonesi (PMI) ke luar negeri.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh seperti dimuat Batampos mengatakan, di Tanjungpinang ia fokus pada pengiriman PMI yang tidak sesuai prosedur yang menurutnya banyak tidak terdeteksi.
“Seperti kasus kapal terbalik dan sebagainya, orang lebih memilih non prosedural. Berati masalahnya apakah prosedur kita yang kurang bagus, atau terlalu ribet,” Kata Nihayatul, Rabu (1/2) di Tanjungpinang.
Nihayatul menyebut, bahwa wali kota Tanjungpinang juga memberikan masukan untuk memperketat urusan di imigrasi, pihak imigrasi juga tahu orang yang sering membuat paspor dan nama yang baru.
Untuk menangani PMI ilegal, sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh BP2MI, namun perlu ada campur tangan dari Imigrasi, hingga Kepolisian setempat.
“Non prosedural ini bukan persoalan mereka menyebrang, tapi masalah hak mereka sebagai PMI dan hak untuk dilindungi negara,” tutur Nihayatul.
Kemudian dia menegaskan, pihaknya tidak akan menutup mata soal adanya mafia pengiriman PMI ilegal. Jika permintaan PMI ilegal tinggi, tentunya ada orang yang memfasilitasinya.
“Artinya sudah ada mafia yang mencari pekerjaan, tempat penampungan, memfasilitasi penyebrangan menuju negara tetangga, hingga membantu membuat paspor di Kantor Imigrasi Indonesia,” sebut dia.*
