Parkir Dinilai Bermasalah, DPRD Batam Minta Masyarakat Bayar Pakai Tarif Lama
Layanan parkir di Kota Batam/Antara
RIAU1.COM - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam diminta Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho menuntaskan persoalan parkir di Kota Batam, yang masih menimbulkan masalah.
“Sejak dinaikkan 100 persen, potensi lost penerimaan daerah dari parkir tepi jalan makin besar. Karena dari persoalan karcis saja sudah terasa,” kata dia, Senin (12/2) yang dimuat Batampos.
Dia menilai dengan kenaikan ini seharusnya berdampak terhadap penerimaan daerah. Selama ini Dishub tidak pernah capai target. Setiap tahun hanya tercapai Rp4 miliar lebih.
Padahal, sebut dia, potensi penerimaan sejak beberapa tahun lalu dihitung bisa mencapai Rp30-35 miliar. Berdasarkan laporan yang diterima atau bulan Dishub Batam hanya mengantongi kurang lebih Rp300 juta per bulan.
“Artinya satu hari hanya mampu lebih dari Rp10 juta per hari. Dengan titik parkir yang mencapai 500-600 an titik parkir. Saya yakin potensi lebih dari itu, apalagi parkir ini naik 100 persen,” tuturnya.
Sebab itu, ia berharap evaluasi yang disampaikan terkait penundaan kenaikan tarif parkir yang sudah disampaikan dalam rapat bersama Dishub Batam pekan lalu.
“Sampai sekarang belum ada jawaban terkait ini. Jadi saya tetap meminta masyarakat tetap bayar pakai tarif lama. Karena kesiapan dishub ini belum nampak sesuai dengan kesepakatan bersama DPRD Batam,” tuturnya.
Desakan untuk evaluasi ini, tambah dia juga datang dari masyarakat Batam. Keluhan juga tidak berhenti sejak penerapan kenaikan tarif parkir ini. Ia menilai masyarakat butuh ketegasan soal ketersediaan karcis parkir ini.
“Dalam kesepakatan bersama Dishub, kami meminta disampaikan jumlah kendaraan roda dua, empat, dan titik parkir, dan itu belum ada dipenuhi sampai saat ini,” ungkap Udin.
Sambung dia menyebutkan, berdasarkan data untuk kendaraan roda dua terdapat 472 ribu unit, kendaraan roda empat 148 ribu unit. Namun jumlah kendaraan ini pasti bertambah terus.
“Soal titik parkir juga harus ada transparansi. Misalnya begini per jarak 20 meter dalam satu kawasan sudah ada jukir nya. Tentu ini membuat pemilik kendaraan membayar dua kali dalam satu kawasan. Yang menjadi kekhawatiran adalah ada praktik menyewakan seragam jukir. Sehingga mereka ada yang beroperasional di luar jam dinasnya,” paparnya.*
Seharusnya Batam, menurut dia sudah bisa mendapatkan retribusi lebih besar, dibanding dengan pajak kendaraannya. Ia mencontohkan slot parkir tepi jalan dalam satu jam bisa berganti kendaraan 4-5 kali untuk motor, dan mobil 3-4 kali. Sementara itu mall misalnya dalam tempo 2-3 jam itu hanya bisa untuk satu kendaraan saja.
“Jadi kalau di tepi jalan bisa 3 kali pergantian slot kendaraan mobil itu sudah 12 ribu, sedangkan di mal itu belum dapat segitu. Makanya saya bilang seharusnya retribusi parkir kita ini jauh lebih besar dari pada pajak parkir. Ini juga harus menjadi cermin lah bagi kinerja Dishub,”tukasnya.*
