Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin mendukung buruh yang menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Menurutnya, besaran UMK saat ini sudah tidak mampu mengakomodir kebutuhan hidup masyarakat. Wahyu juga menyebut, di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok dan naiknya harga BBM subsidi, idealnya UMK Kota Batam sebesar Rp 5 juta.
"Kalau secara ekonomi, bagi pengusaha memang ideal, tapi bagi buruh tidak. Di Batam itu tidak cukup gaji Rp 4 jutaan, paling tidak Rp 5 juta," katanya, Ahad (2/10) seperti dimuat Batamnews.
Politisi PKS itu menuturkan, jika Gubernur Ansar Ahmad menolak menaikkan BBM subsidi maka Pemprov harus memberikan kompensasi berupa bantuan langsung tunai (BLT).
Bantuan ini akan menjadi tambahan pendapatan bagi buruh dan dapat digunakan untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga. "Atau berikan bantuan secara merata dan menyeluruh bagi serikat buruh," ujarnya.
Dia menambahkan, selain menaikkan besaran UMK, Ansar juga perlu untuk menyuarakan aspirasi buruh yang menolak kenaikan BBM subsidi.
BBM subsidi kata Wahyu sangat membebani daya beli masyarakat, harga kebutuhan pokok semakin mahal dan menyebabkan inflasi.
"Pak Gubernur harus suarakan buruh soal kenaikan BBM yang berdampak pada semakin mahalnya kebutuhan layak hidup," tukasnya.*
