Gubernur Kepri, Ansar Ahmad
RIAU1.COM - Berdasarkan penjelasan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, Pemerintah Provinsi Kepri fokus untuk menyelesaikan persoalan lahan untuk pembangunan strategis Jembatan Batam Bintan (Babin). Sedangkan untuk masalah konsorsium menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
“Yang jelas, saat ini kita tengah fokus untuk menyelesaikan persoalan konsinyasi lahan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang. Karena ada beberapa persil yang belum selesai,” ujar Gubernur Ansar akhir pekan ini.
Menurut Gubernur, sebagian lahan yang sudah dikonsinyasi, telah terbit sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ditegaskannya, setelah proses konsinyasi selesai, dan sertifkat diterbitkan, maka akan segera diserahkan ke Pemerintah Pusat. Setelah itu, Pemerintah Provinsi Kepri segera menunggu tindaklajut dari Pemerintah Pusat.
Kita sudah menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah untuk mendukung pembangunan strategis nasional itu nanti. Tentu kita berharap, konsorsium segera terbentuk, dan pembangunan bisa cepat terlaksana,” jelas Gubernur.
Belum lama ini, Sekretaris Dinas PU Kepri, Rodiantari mengatakan, untuk mendukung pembebasan lahan tersebut, Pemprov Kepri lewat APBD TA 2022 ini sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar. Dana tersebut akan dipergunakan untuk membebaskan lahan seluas 4,9 hektare.
“Dari 4,9 hektare tersebut terdapat 34 bidang tanah. Sebenarnya pembayaran bisa diselesaikan tahun 2021 lalu. Namun karena sejumlah persoalan administrasi, akan diselesaikan pada bulan ini,” ujar Rodi.
Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan Jembatan Batam Bintan (Babin) masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 mendatang. Penegasan itu disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman dan SDM Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto pada kegiatan Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri, 30 Maret 2022 lalu.
“Kementerian PPN/Bappenas menetapkan pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) sebagai Major Project Pengembangan Kawasan Batam-Bintan dalam RKP tahun 2023,” ujar Arifin Rudianto*
