Ansar Ahmad
RIAU1.COM - Musyawarah luar biasa dan rapat kerja, digelar Organisasi Wilayah (Orwil) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Kepri di Tanjungpinang, Sabtu (12/2/2022) lalu.
Pada musyawarah luar biasa itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad resmi terpilih sebagai Ketua Orwil ICMI Provinsi Kepulauan Riau periode 2022-2027.
“Penunjukan Ansar Ahmad merupakan aspirasi dari pengurus organisasi daerah seluruh Kepri yang hadir pada rapat kerja tersebut,” kata Ketua Pelaksana Rapat Kerja Orwil ICMI Kepri, Sardison seperti dimuat Hariankepri.
Menurutnya, ditunjuknya Ansar Ahmad adalah pilihan yang tepat. Karena, beliau dinilai memiliki kapabilitas untuk membawa Orwil ICMI Kepri dalam mendukung pengembangan kemajuan di Provinsi Kepulauan Riau.
Sementara itu, Ansar Ahmad mengatakan, keberadaan Orwil ICMI Kepri sebagai wadah bagi para cendikiawan muslim yang sangat dibutuhkan oleh Pemprov Kepri untuk mewujudkan visi Kepri tahun 2021-2025 yang makmur, berdaya saing, dan berbudaya.
Oleh karena itu, ia berharap dukungan dan kontribusi positif dari Orwil ICMI Kepri untuk dapat memberikan pandangan, gagasan, serta sumbangsih pemikiran sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan keputusan.
“Orwil ICMI Kepri yang diperkuat oleh Orda ICMI kabupaten/kota, saya yakini memiliki kapasitas, kapabilitas, serta niat yang luhur, untuk dapat bersama-sama membangun Kepri yang lebih baik,” katanya.
Di tempat yang sama, Ketua Umum ICMI Prof Dr Arif Satria yang hadir pada kesempatan itu menyampaikan, bahwa ICMI memiliki empat agenda transformasi, guna memberikan warna dan dukungan positif bagi dinamika umat Islam dan kebangsaan Indonesia.
Yang pertama, kata dia, yaitu ICMI harus mampu menjadi sumber inspirasi bangsa, sebab ICMI adalah tempat para cendekiawan yang punya keunggulan dalam memahami arus perubahan dan menawarkan agenda-agenda solusinya.
Agenda kedua adalah ICMI harus mampu ramah bersama umat Islam. ICMI menurut Arif Satria tidak boleh meninggalkan perannya dalam membangun kebersamaan umat Islam untuk proses transformasi ini.
Lalu agenda yang ketiga adalah ICMI harus terus mengawal proses transisi demokrasi. ICMI berkewajiban menjalankan peran politik moral, bukan politik praktis. ICMI harus menjadi bagian dari solusi, dan bukan bagian dari masalah dan konflik.*
