Kantor BP Batam (Foto:iNews.id)
RIAU1.COM - Penghargaan Kategori Kampanye Paling Informatif dalam gerakan Kampanye Bersama Pelayanan Publik se-Kepulauan Riau Tahun 2021, yang dilaksanakan oleh Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau belum lama ini berhasil diraih Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).
Penghargaan ini diterima oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, di Ballroom Love Seafood Batam Center.
Kegiatan ini dibalut dalam rangkaian kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja dengan Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga.
Terdapat tiga kategori yang dikampanyekan, yakni kategori Kampanye Pelayanan Publik Paling Banyak, Kampanye Pelayanan Publik Paling Informatif dan Kampanye Pelayanan Publik Paling Kreatif.
Selain BP Batam, penghargaan Kategori Kampanye Paling Informatif juga diraih oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kepulauan Riau dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.
Kampanye Pelayanan Publik ini bertujuan untuk meminimalisir praktik maladministrasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 November hingga 10 Desember 2021 silam. Kampanye ini dilakukan secara konvensional di baliho, x-banner, maupun spanduk dan secara digital di media sosial.
Terkait pelayanan publik, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto seperti dimuat Batamnews mengatakan, BP Batam lembaga pemerintah memiliki tugas dan fungsi untuk memfasilitasi pelayanan publik bagi masyarakat dan investor.
“Banyak hal yang sudah BP Batam lakukan. Untuk bidang kelembagaan, BP Batam telah membentuk Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk meningkatkan pelayanan lalu lintas barang. Kemudian dari segi SDM BP Batam juga sudah menyiapkan petugas yang cakap untuk melayani perizinan tatap muka,” kata Purwiyanto.
Sebagai perbaikan, Purwiyanto menambahkan, perlunya untuk membentuk forum pengaduan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik di BP Batam.
“Tidak hanya sarana fisik, BP Batam juga akan terus berupaya untuk meningkatkan kapabilitas SDM untuk pelayanan publik yang lebih baik,” demikian Purwiyanto.*
