Harapan APBD Kepri Tahun 2022 pada Angka Rp 4 Triliun, Ini Kata Ketua DPRD dan Gubernur Ansar

RIAU1.COM - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau  (Kepri) 2022 diharapkan Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak bisa tembus diangka Rp 4 triliun.

“Doakanlah kita bisa sampai Rp 4 triliun. Kalau ini bisa sampai Rp 4 triliun, baru kali inilah kita pecah Rp 4 triliun,” katanya. 

Sebagai upaya mewujudkan hal itu, Ketua Banggar DPRD Provinsi Kepri ini pun meminta kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dapat mencari sumber-sumber PAD baru, serta mengoptimalkan PAD untuk menambah pendapatan Provinsi Kepri.

Salah satu sektor PAD yang menurutnya, wajib dioptimalkan yakni, dari sektor pajak kendaraan bermotor. Karena, kata dia selama ini, pendapatan dari sektor itu belum terlalu maksimal untuk digarap.

“Karena sekarang baru 60 persen, belum 80 persen. Artinya kalau dinas pendapatan daerah itu insentif bisa mengejar 80 persen, bisa menambah PAD kita,” tuturnya.

Terpisah, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad sendiri mengaku, keinginan Ketua DPRD Provinsi Kepri yang berharap APBD Provinsi Kepri 2022 dapat tembus di angka Rp 4 triliun, masih sulit terealisasi.

“Belum bisa, 4 triliunlah karena situasi pandemi Covid seperti ini, aktivitas ekonomi juga masih belum terlalu pulih,” katanya.

Ditambah lagi, seperti dimuat Hariankepri.com, banyak juga sektor pendapatan Kepri yang kini hilang, sebagai imbas dari UU Cipta Kerja. Salah satunya seperti retribusi reklamasi kawasan, yang selama ini menghasilkan pendapatan sekitar Rp 10 – 15 miliar di DKP sekarang sudah alihkan ke pusat. Serta soal retribusi labuh jangkar yang hingga hari ini belum ada kejelasan.

“Yang begitu-begitu sekarang kita minta ke pusat, kompensasi apa yang kita dapatkan,” tuturnya.

Meskipun begitu lanjutnya, Pemprov Kepri juga akan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Seperti salah satunya, yakni rencana eksploitasi pasir laut yang menurutnya sangat berpotensi sebagai sumber pendapatan baru bagi Kepri.

“Tapi sampai sekarang belum ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Baru ada PP penetapan harga saja,” tuturnya.

Selain itu sambungnya, untuk menambah PAD, Pemprov Kepri juga akan mengintensifkan pendapatan dari sektor yang sudah ada. Seperti dengan melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

“Itu salah satu sumber kemungkinan peningkatan pendapatan kita,” tukasnya.*