Pjs Gubernur Kepri saat meninjau titik-titik lokasi untuk menyambungkan Jembatan Batam-Bintan
RIAU1.COM -BATAM- Daratan Batam- Bintan akan segera terhubung dengan adanya rencana pembangunan jembatan sepanjang 14 kilometer, Pjs Gubernur Kepulauan Riau, Bahtiar Baharuddin menuturkan bahwa pembangunan Jembatan Batam – Bintan, nantinya akan dikonsep menjadi jembatan tertinggi di Indonesia.
Adapun rencana pembangunan jembatan Batam – Bintan ini, sebelumnya sudah dibahas oleh para pejabat Provinsi Kepri, bersama dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Binamarga Kementerian PUPR, dan juga melibatkan asosiasi dari navigator pelayaran laut.
“Saya bersama dengan Direktur Jalan Jembatan (Dirjen Binamarga), BPN Provinsi, Tata Ruang Pemda Kabupaten Bintan, Navigator, Dishub dan lainnya sudah mengecek langsung titik-titik yang menjadi lokasi pembangunan jembatan,” katanya, Kamis (19/11/2020).
Diakuinya adapun titiknya dimulai dari kota Batam, kemudian nyeberang ke Tanjung Sawuh, selanjutnya Jembatan dilanjutkan ke Pulau Buahbau, selanjutnya ujung Tanjung Uban.
“Saya sudah cek langsung, praktis, lokasinya clear. Insyaallah tidak terlalu rumit,” tuturnya.
Menariknya lagi, lanjut dia, sudah diputuskan tinggi jembatan yang diusulkan agar tidak mengganggu arus pelayaran, baik arus pelayaran ekonomi maupun militer.
“Kalau ini (Jembatan Babin) jadi, mungkin jembatan itu tertinggi se-Indonesia. Lebih tinggi dari Suramadu, KM Dewaruci lewat,” katanya.
Lantas kenapa demikian? Menurut Bahtiar perairan wilayah Kepri ini berhadapan langsung dengan wilayah internasional.
Sehingga diperkirakan, kapal-kapal tidak hanya untuk pergerakkan ekonomi, tetapi diperuntukkan juga untuk kapal-kapal militer.
“Kita punya banyak sekali kapal. Kita harus memperhatikan itu,” tutur Bahtiar.
Bahtiar menilai apabila Batam dan Bintan sudah menyambung, bukan hanya fisik yang tersambung melainkan ekonominya juga tersambung.
Fasilitas Free Trade Zone (FTZ) bisa dinikmati oleh seluruh pulau, dari kota Tanjungpinang sampai dengan ujung Bintan.
“Integrasi ekonomi ini sejalan dengan perkembangan kedepan bahwa kawasan FTZ itu menjadi satu kesatuan. Antara Batam, Bintan dan Karimun,” tuturnya.
Ia menambahkan Pemerintah Provinsi Kepri (Pemprov) berkewajiban menyiapkan lahannya.
Bahtiar mengakui, saat ini ia bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah sudah menyiapkan APBD pembebasan lahannya dan pengkajian AMDALnya.
“Insya Allah wujudkan di 2021. DED gambarnya sudah dikerjakan. Lelangnya kalau harus dilelang investornya mulai ditunjuk. Sehingga praktis sudah selesai,” katanya.(suryakepri)
