Anggota DPRD Kepri Lis Darmansyah/presmedia
RIAU1.COM -TANJUNGPINANG- 2020, sepertinya menjadi tahun sulit bagi pemerintah provinsi Kepri dalam memenuhi target program pembangunan.
Selain tidak akan mampu mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri 2016-2021, selama 4 tahun kepemimpinan 3 Gubernur Kepri (HM,Sani, Nurdin Basirun dan Isdianto), seret dan minimnya alokasi dana APBD membuat kegiatan pembangunan di Kepri stagnan.
Anggota DPRD Kepri, Lis Darmansyah mengatakan tahun ke 4 kepemimpinan Gubernur Kepri ini, menjadi tahun sulit dalam pencapaian realisasi Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri, akibat siklus terjadinya transisi kepemimpinan gubernur dan batasan masa jabatan yang hanya 4 tahun.
“Sampai saat ini capaian target RPJMD Kepri baru 47 persen dari yang di Programkan. Sementara kepemimpinan Kepala daerah akan berakhir pada 2020. Oleh karena itu, kita minta ke pemerintah agar dapat meningkatkan capaian hingga habisnya masa kepemimpinan Plt.Gubernur saat ini,”sebutnya.
Kendati tidak memungkinkan untuk mencapai 100 persen, lanjut Lis, setidaknya di 2020 target capaian RPJMD Kepri dari yang sudah dirancang dan di Perdakan sebelumnya bisa mencapai 70-80 persen.
Sementara itu, Anggota DPRD Kepri Ing Iskandarsyah mengatakan, APBD 2020 provinsi Kepri akan tergerus untuk sejumlah kegiatan yang sebelumnya sudah diprogramkan.
Dari Rp.3,9 Triliun APBD 2020, sekitar Rp,500 miliar, masih dialokasikan untuk Proyek multi years Gurindam 12, dana Pilkada, Perbaikan Jembatan II Dompak,serta pembangunan
Ruang Kegiatan Belajar (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB) SMA/SMK di Kepri.
Untuk, proyek Gurindam akan kembali dialokasikan Rp.210 Miliar, Pilkada Pilgub Kepri Rp.150 Miliar, dan perbaikan Jembatan II Dompak Rp.18 Milliar serta Pembangunan
“Jadi memang anggaran APBD kita 2020 ini, benar-benar tergerus untuk kegiatan yang sebelumnya sudah diprogramkan. Ditambah dengan pelaksanaan kegiatan lima tahunan Pilkada,”ujarnya.
Namun demikian, lanjut politisi PKS ini, kendati menghabiskan hampir setengah Triliun untuk sejumlah kegiatan itu, hendaknya APBD Kepri juga harus mengakomodir sejumlah kepentingan masyarakat lainya, khususnya di sejumlah kabupaten Kota.(presmedia)
